Kerusuhan Wamena Untuk Menghancurkan Pemerintahan Jokowi

sammy
Kerusuhan Wamena Untuk Menghancurkan Pemerintahan Jokowi
Suasana kerusuhan di Papua (ist)

Jakarta, Hanter - Berbagai kalangan menyayangkan terjadinya kerusuhan dan konflik sosial di Wamena yang menyebabkan 33 tewas dan lebih 20 ribu warga terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman. Selain itu sejumlah fasilitas umum dan kantor pemerintah/BUMN rata dengan tanah karena dibakar perusuh.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai di Jayapura, Minggu, mengatakan, jumlah lokasi pengungsi di sekitar Kota Wamena tersebar di 203 titik dengan jumlah 19.388 jiwa. Sedangkan di luar Kota Wamena tersebar di 26 titik dengan jumlah 1.442 jiwa. Kemudian di Sentani di tiga titik dengan jumlah 206 jiwa.

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Albertus Patty mengatakan, berbagai peristiwa belakangan, termasuk kerusuhan di Wamena, ditujukan untuk menghancurkan nama baik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sementara itu, kita berdoa dan berharap pemerintah bisa segera mengendalikan situasi di Wamena dan menangkap aktor intelektual utama yang menciptakan kerusuhan di sana," demikian Albertus Patty ​​​​​​dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Menurutnya, dalam kerusuhan Wamena yaitu adanya upaya adu domba antarmasyarakat lokal dan pendatang yang selama ini hidup rukun. Kerusuhan untuk merusak integrasi dan keharmonisan bangsa di mana respons emosional yang berbahaya tidak akan menyelesaikan masalah. “Pemerintah hendaknya menangkap aktor intelektual utama yang menciptakan kerusuhan di sana," ksts Albertus Patty ​​​​​​.

Harus Cermat

Pengamat militer dan pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhamad Haripin, mengatakan, pemerintah dan aparat keamanan harus cermat dalam mengatasi persoalan di Wamena dan Papua secara keseluruhan. Terlebih, menyangkut posisi kehadiran pemerintah sebagai lembaga negara dalam upaya penyelesaian eskalasi konflik di Papua yang meningkat beberapa bulan ini.

Selain itu aparat keamanan menurutnya harus sigap melakukan monitoring terlebih menjelang Hari Ulang Tahun OPM pada 1 Desember mendatang. "Situasi keamanan perlu dimonitor secara berkelanjutan. Aparat mesti sensitif terhadap perkembangan di lapangan," ucap Haripin di Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Ia menyebutkan, pendekatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan intelijen sebaiknya bersifat humanis melalui musyawarah, penggalangan dan pembinaan. Pendekatan keamanan melalui operasi tempur menurutnya tak lagi relevan.

"Bisa bereskalasi ke konflik kekerasan tingkat lanjut jika pemerintah dan aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan keamanan dalam merespon tuntutan politik," katanya.

Disisi lain, seandainya suara publik didengar harusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu panik menghadapi adanya demo mahasiswa di berbagai wilayah, kabut asap dan kerusuhan Wamena.

“Pemerintahan Jokowi panik karena sejumlah persoalan datang bersamaan. Belum usai soal UU KPK dan kabut asap, kini ada gelombang demo mahasiswa dan kerusuhan Wamena," kata pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris.

Pecat Wiranto

Disisi lain, beberapa hari ini masyarakat disuguhkan pemberitaan perihal kerusuhan yang terjadi di Tanah Air. Dalam kerusuhan tersebut tak sedikit warga yang menjadi korban.

Banyak kalangan menilai, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto gagal dalam menjaga stabilitas keamanan di Indonesia lantaran banyaknya protes massa hingga konflik yang berujung pada kericuhan. Bahakan, tak sedikit yang menelan korban baik materil dan immateril.

Analis politik dari Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, menyayangkan berbagai insiden yang terjadi di sejumlah wilayah yang menelan korban. Dia menyarankan Jokowi untuk segera memberhentikan Menko Polhukam dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari jabatannya.

"Dengan adanya peserta aksi yang meninggal dunia, bahkan tidak sedikit yang terluka, Presiden memiliki cukup alasan untuk memberhentikan Menko Polhukam dan juga Kapolri. Baik secara terhormat maupun tidak, karena ini soal tanggungjawab yang gagal dijalankan," ungkap Dedi di Jakarta, Minggu (29/9/2019).

#Kerusuhan   #papua   #polisi   #wamena