Puluhan Anggota DPRD DKI Gadaikan SK, Pengamat: Untuk Balikin Modal Kampanye

Harian Terbit/Sammy
Puluhan Anggota DPRD DKI Gadaikan SK, Pengamat: Untuk Balikin Modal Kampanye
Ilustrasi (ist)

Ramai disebutkan puluhan Anggota DPRD DKI Jakarta menggadaikan surat keputusan (SK) kepada pihak bank. Padahal, gaji dan fasilitas yang telah didapatkan sangat fantastis jumlahnya.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, sejumlah legislator DKI telah menggadaikan surat keputusan penetapan mereka sebagai legislator ke bank.

"Ya, memang sudah ada yang menggadaikan ke Bank DKI," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Yuliadi menuturkan, pihak Bank DKI telah menghubunginya bahwa ada beberapa anggota DPRD DKI yang mau menggadaikan SK. Alhasil, ia pun menyerahkan keputusan menerima atau tidak gadai SK itu ke pihak bank.

"Bank DKI nanya kalau mereka mau menerima (gadai SK, Red) apakah tidak apa. SK memang bisa diagunkan," ucapnya.

Dia menerangkan, pendapatan anggota dewan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan itu menyebutkan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain.

Selain itu, sambung Yuliadi, pimpinan dan anggota dewan memperoleh tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses. Masing-masing anggota dewan bisa mendapat penghasilan sektar Rp111 juta perbulan.

Menurut dia, dewan yang mengagunkan SK mereka ke bank sudah ada sejak lama. Legislator periode sebelumnya pun banyak yang mengagunkan SK mereka untuk meminjam uang ke bank. “Pinjaman untuk berbagai kebutuhan seperti perbaiki rumah, beli mobil hingga ada yang buat syukuran,” imbuhnya.

Jika diagunkan, kata dia, nantinya pihak bank langsung memotong gaji dewan yang ditransfer dari Sekretariat DPRD DKI. Pihak bank menerima SK sebagai agunan Karen telah melihat gaji bersih yang diterima legislator Kebon Sirih.

"Itu dia. Dasar bank mau menerima SK karena melihat take home pay," ujarnya.

10-20 Orang

Disisi lain, pihak Bank DKI Jakarta mengakui telah memberikan fasilitas kredit pada anggota DPRD DKI Jakarta dengan cara menjaminkan SK penetapan pengangkatan mereka.

"Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit di Bank DKI," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI Jakarta Herry Djufraini di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Kredit tersebut, kata dia, diberikan terkait dengan program kredit multiguna yang sudah ditanggung asuransi dan tidak berbeda dengan kredit lain bagi nasabah.

"Kredit ini diberikan karena gajinya dibayarkan melalui Bank DKI. Pemberian kredit multiguna juga dilindungi asuransi. Syaratnya ya (sama, red) sebagaimana kredit umum yg diberikan kepada nasabah," kata dia.

Kendati tak secara gamblang menyebutkan jumlahnya, dia mengatakan ada sekitar 10 hingga 20 orang yang sudah menerima fasilitas itu dengan jumlah besaran kredit multiguna.

"Ya kira-kira demikian (jumlahnya, red). Untuk jumlah fasilitas yang diterima tentu berbeda-beda. Yang lain sedang proses," katanya.

Adapun proses fasilitas kredit ini, kata dia, sama dengan proses pengajuan kredit pada umumnya.

"Artinya ada pengajuan permohonan dari calon debitur. Sama saja seperti kredit pada umumnya," ucap dia.

Adapun untuk besaran kredit yang diberikan pada anggota DPRD DKI, menurutnya adalah bagian yang harus kami lindungi.

"Karena, terkait dengan kerahasian nasabah," terang dia.

Untuk diketahui, praktik menjaminkan (menggadaikan, red) SK anggota DPRD DKI Jakarta selain di Jakarta juga terjadi di banyak daerah. Mereka menggadaikan SK mereka itu tak lama setelah dilantik.

Beragam alasan para wakil rakyat tersebut meminjam uang dengan menggadaikan SK. Salah satunya, untuk menutupi utang yang dipinjam ketika masa kampanye.

Balik Modal

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai suatu kewajaran adanya fenomena gadai SK anggota DPRD. Bahkan menururnya, hal itu dilakukan dalam rangka mengembalikan dana kampanye yang dikeluarkan selama mencalonkan diri sebagai wakil rakyat atau istilahnya 'balik modal'

"Fenomena gadai SK sudah terjadi sejak lama dan semua itu akibat biaya kampanye yang besar," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, menilai tak masalah bila anggotanya menggadaikan SK. "Sah-sah aja. Kalau kita minjem kan dipotong dari kita kan gaji bulanannya. Kalau itu sih kita nggak ada masalah kan. Karena sama aja kan kredit tanpa agunan," kata Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Senada dengan Wibi, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan juga tidak mempermasalahkan hal itu. Dia menilai yang paling penting anggota DPRD DKI Jakarta yang menggadaikan SK-nya bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik

"Itu sesuatu yang biasalah. Yang pasti jangan sampai nunggak. Itu yang penting," jelasnya.

#DPRD   #DKI   #kredit   #bankdki