Prihatin, 60 Sekolah Tahan Ijazah Siswa Tak Mampu Bayaran

sammy
Prihatin, 60 Sekolah Tahan Ijazah Siswa Tak Mampu Bayaran
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Persoalan adanya tunggakan di beberapa sekolah swasta yang mengakibatkan tertahannya ijazah siswa-siswi menuai keprihatinan berbagai kalangan. Tak tanggung-tanggung, disebutkan terdapat 60-an sekolah swasta di Jakarta yang menahan ijazah siswa.

Direktur Eksekutif Indonesian Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chaerudin, menilai, penahanan ijazah adalah suatu hal fatal yang tak boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Ia menilai, tidak ada kaitan antara hak kelulusan dengan kewajiban membayar denda.

"Tidak bayar denda dan ijazah itu merupakan hal terpisah. Negara memberikan ijazah kepada siswa yang telah lulus dalam ujian nasional. Itu hak setiap siswa. Pihak sekolah tidak punya hak untuk menahannya," katanya di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Menurut Agus, denda termasuk hal sepele. Namun, tetap harus ditinjau ulang. "Jangan jadikan lembaga pendidikan ini sebagai ajang memeras siswa dengan berbagai aturan yang dibuat sendiri," kata dia.

Ia berharap, pemerintah dapat menata ulang lagi soal kebijakan sekolah yang ujung-ujungnya uang. "Apapun ceritanya, pihak sekolah sudah melakukan kesalahan fatal atas penahanan ijazah," katanya.

Sebelumnya diketahui, Fraksi NasDem DPRD DKI turut aktif dalam mengadvokasi aduan yang ada di masyarakat melalui posko pelayanan pengaduan. Salah satunya, menangani persoalan tunggakan di beberapa sekolah swasta yang mengakibatkan tertahannya ijazah siswa-siswi tersebut.

"Kemarin saya sempat bantu 109 orang alumni sekolah swasta yang ijazahnya ditahan sekolah di Jakarta Utara," ujar salah satu Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, di ruang Fraksi NasDem, DPRD DKI, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Menurut Hasan, setiap siswa memiliki tunggakan beragam ke sekolah. Mulai satu juta rupiah hingga enam juta rupiah. Dia mengatakan, orang tua siswa tersebut tidak mampu membayar uang SPP, uang seragam, uang studi tour dan uang ujian serta lainnya karena kondisi perekonomian.

"Kami dibantu oleh BAZIS DKI Jakarta untuk menebus ijazah yang tertahan itu. Jumlah tunggakan yang dibayarkan mencapai Rp180 juta. Sekolah yang menahan ijazah siswa ini mencapai 60-an sekolah swasta," kata Hasan.

Rp5 Miliar

Hasan mengakui, Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran hingga Rp5 miliar khusus untuk menebus ijazah warga Jakarta yang ditahan sekolah. Anggaran sebesar ini telah disetujui dan masuk dalam APBD Perubahan 2019.

"Mulai tahun ini, setiap sekolah di Jakarta dilarang menahan ijazah warganya. Jika ada warga yang memiliki tunggakan, sekolah itu wajib memberikan rincian tunggakan itu untuk diverifikasi Dinas Pendidikan. Nanti mereka yang bayarkan," imbuhnya.