TAJUK: Desakan Mencabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan

***
TAJUK: Desakan Mencabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan
Ilustrasi (ist)

Desakan untuk mencabut izin perusahaan yang membakar hutan dan lahan terus disampaikan. Di Riau, seratusan orang tergabung dalam aliansi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif (Suska) Kasim Riau mendesak Gubernur Riau segera mencabut izin perusahaan yang membakar hutan dan lahan.
 
Alasan pencabutan izin itu karena sudah banyak korban yang terpapar akibat asap. Tak hanya itu anak-anak sekolah diliburkan bahkan banyalk warga yang mengungsi ke daerah lain.  
 
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas juga mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan pembakar hutan. Cabut izin perusahaan pembakar hutan dan pidanakan penanggung jawabnya.
 
Menurutnya, pembakaran hutan berdampak serius bagi lingkungan. Musnahnya ekosistem dan gangguan kabut asap merupakan ancaman serius bagi kehidupan.

Robikin mengatakan imparsialitas hukum harus diwujudkan terhadap pembakar hutan. Politik belah bambu dalam penegakan hukum tidak boleh terjadi dengan satu diinjak yang lain diangkat. Bila hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas terhadap pembakar hutan juga harus dibuktikan sebagai sesuatu yang tidak benar.
 
Kita akui pemerintah telah bekerja secara cepat menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Riau.

"Iya (pemerintah) bergerak cepat. Ini kan masalah darurat, masalah darurat kebakaran. Ini kalau tidak ditangani dengan cepat, tidak ditangani sistematis dan dengan suatu dukungan-dukungan yang memadai, maka tentu kita akan kedodoran," kata Wiranto kepada wartawan, di Jakarta, Senin.

Kini, Karhutla harus diwaspadai dan diantisipasi sehingga peristiwa itu tidak terulang lagi. Sebaiknya seluruh jajaran untuk melakukan tindakan sejak awal agar kejadian kebakaran hutan dan lahan pada 2015 tidak terulang lagi.
 
Jika karhutla ditangani sedini mungkin, tentu  api belum membesar dan menyebar ke mana-mana. 

Penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi oleh kementerian terkait, tidak bekerja sendiri-sendiri seperti yang terjadi pada Karhutla tahun lalu. Akibat kurang koordinasi, Karhutla lama diantisipasi sehingga membesar dan meluas.

Selain penegakan hukum, kita juga sepakat, untuk memberikan efek jera,  nama  para pelaku Karhutla diumumkan atau dipublikasikan di media massa. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan Karhutla. 

Harus kita akui, penegakan hukum seringkali sulit dilakukan. Adakalanya gugatan pidana terhadap petinggi korporasi/pengusaha hutan dimentahkan pengadilan tingkat pertama hingga banding. Tapi kenapa secara perdata mereka dinyatakan bersalah dan dikenakan denda? Semestinya, dengan objek yang sama ada korelasi hukum antara pidana dan perdata. Kalaupun berbeda, harus ada dasar penguatan putusan yang bisa dicerna secara akal sehat hukum pula. 

Berarti masih banyak pekerjaan penegak hukum, baik dari Kemen LH sampai ke pihak kepolisian dalam mengusut dan memberi rasa adil kepada masyarakat atas peristiwa hukum terjadinya Karhutla. Terutama untuk pelaku korporasi. 

Sekali lagi, penegakan hukum harus dilakukan, juga pengenaan sanksi administrasi, perdata, dan pidana, demi memenuhi rasa keadilan.  Penegak hukum harus membersihkan stigma bahwasannya hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas.  

Caranya, bukan pula harus menjatuhkan vonis bersalah terhadap siapapun yang dibawa ke meja hijau atas dugaan Karhutla. Akan tetapi, profesional dan transparan ke publik terhadap perjalanan proses hukum yang dilakukan. 

Indonesia memiliki luas hutan nomor tiga di dunia dan rawa gambut terluas di dunia sekitar 20,6 juta hektare. Jika karunia ini dijaga dengan baik maka sejatinya menjadi gudang penyimpanan karbon tapi sebaliknya jika rusak maka menjadi bencana.