DPRD DKI Wacakan Wagub Lebih dari Satu

sammy
DPRD DKI Wacakan Wagub Lebih dari Satu

Jakarta, HanTer - Legislator DKI mewacanakan penambahan jumlah Wagub. Dalam rapat pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu, mereka mengusulkan jumlah kursi Wagub ditambah berdasarkan pengalaman Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dua periode dari 1997-2007 silam.

"Dalam rapat pembahasan Tatib tadi sih nggak dibahas, tapi usulan itu muncul beberapa waktu lalu karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, Wagub DKI itu ada empat. Itupun didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," kata Ketua DPRD DKI Jakarta non-definitif, Pantas Nainggolan di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Lantaran hanya berupa usulan, maka pihaknya tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Aturan itu adalah UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Tapi sekali lagi ini hanya sekadar usulan. Jadi prinsipnya kami tidak ingin melanggar aturan, tapi kalau ada peluang untuk memperbaiki aturan yah kenapa tidak," ujar Pantas.

Saat era Gubernur Sutiyoso kursi Wagub DKI memang lebih dari dua. Saat itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, yang diteken oleh Presiden RI ke-3 BJ. Habibie.

Tak hanya Wagub, tapi kursi Gubernur juga dipilih DPRD DKI. Setelah ditetapkan Pimpinan DPRD, nama itu kemudian dikonsultasikan kepada Presiden RI untuk dilantik. Namun saat era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhono (SBY), aturan itu dicabut dan diganti dengan UU Nomor 29 tahun 2007.

Alasannya, payung hukum itu sudah tidak relevan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti dan disempurnakan. Namun demikian, kata Pantas, dalam berbagai kesempatan gubernur pernah menyampaikan keluhan dan membutuhkan sosok Wagub lebih dari satu orang.

"Seiring dengan itu, karena kita punya Undang-Undang DKI yang berbeda dari Undang-Undang pemerintahan daerah pada umumnya. Nah di situ muncul gagasan supaya Undang-Undang DKI itu direvisi. Revisi antara lain menyangkut termasuk juga wakil gubernur dan termasuk juga kedudukan DPRD," ungkapnya.

Meski begitu, Pantas memastikan usulan mengenai Wagub lebih dari satu orang ini tidak dicatat di dalam rapat Tatib dalam menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periodde 2019-2024. Sebab yang membuat aturan itu adalah DPR bersama Presiden RI.

"Salah satu institusi pemerintahan yang dekat dengan presiden adalah Mendagri. Dialah yang menjadi institusi di atas provinsi, maka usulan itu disampaikan ke situ dulu," jelasnya.


Domain Pusat

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta non-definitif, Syarif, memastikan, pembahasan mengenai kursi Wagub lebih dari satu tidak dibahas di tingkat DPRD DKI. Kata dia, hal itu dibahas oleh tingkat DPR dan Presiden RI.

"Payung hukumnya kan UU, jadi bukan domain kami tapi pusat dan DPR," kata Syarif di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

 

#Wagub   #DKI