Bolehkan PKL Jualan di Trotoar, Anies Dinilai Pro Rakyat

Sammy
Bolehkan PKL Jualan di Trotoar, Anies Dinilai Pro Rakyat
Gubernur DKI Anies Baswedan berdialog dengan PKL

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan bahwa ada beberapa peraturan yang mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa berjualan di trotoar. Hal itulah yang membuatnya ingin mengakomodir PKL ke sejumlah trotoar di Jakarta.

Anies menjelaskan, salah satu aturan yang mengatur PKL bisa dimenempati trotoar adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Menurutnya, ada trotoar yang memang dikhususkan untuk pejalan kaki namun ada juga trotoar yang sebagian badannya bisa untuk mengakomodir PKL. Dia berharap tidak ada pandangan yang menyatakan anti-PKL.

"Artinya kita itu jangan sampai berpandangan anti pada PKL berjualan, karena memang landasan hukumnya pun ada," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Bahkan, ucap Anies, beberapa kota besar di dunia sudah memberikan ruang kepada para PKL salah satunya adalah Kota New York. "Anda lihat di kota-kota besar. Bahkan salah satu kota yang memiliki manual pengelolaan PKL terbaik itu New York untuk di trotoar," Anies mencontohkan.

Kadaluarsa

Sementara mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang PKL berada di trotoar justru dia sebut keputusan itu kadaluarsa. Pasalnya, keputusan itu bukan melarang orang berjualan di trotoar melainkan membatalkan salah satu pasal yang menyatakan gubernur bisa mengatur tentang jalan, dan putusan itu terkait dengan Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Anies mengatakan putusan MA yang menganulir Pasal 25 ayat 1 Perda nomor 8 tahun 2017 tentang ketertiban umum karena bertentangan dengan pasal 127 ayat 1 UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu tak bisa membuta PKL untuk tak berkegiatan di atas trotoar.

Karena selain Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2014 Anies menyampaikan pemberdayaan PKL di atas trotoar juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 7 Ayat 1. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Permendagri Nomor 41 Tahun 2012. Juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

"Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR. Banyak dasar hukumnya. Jadi bukan hanya dengan satu pasal itu, kemudian hilang, tidak. Ini jangan dibayangkan satu pasal itu sapu jagat. Tidak. Itu lebih pada pengaturan jalan, karena untuk pengaturan trotoar, rujukan aturannya masih banyak yang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi rujukan bagi kita," tandas Anies.

Pro Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Fahira Idris menilai, satu persatu janji kampanye Anies telah ditunaikan. Salah satunya, rakyat kecillah yang paling merasakan dampak dari kebijakan dan program Anies.

"Cara paling mudah menilai efektivitas dan keberhasilan seorang pemimpin adalah dengan melihat bagaimana respons dan tanggapan orang-orang kecil atau rakyat miskin, terhadap kinerja pemimpinnya. Rakyat kecil lebih jujur menilai kondisi Jakarta saat ini dari pada pengamat bahkan wakil rakyat sekalipun," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Fahira mengungkapkan, seorang pemimpin memang harus berpihak dan membela kelompok masyarakat yang lemah dan dilemahkan dan menguatkan mereka yang terpinggirkan oleh sebuah sistem dan kebijakan yang tidak mempunyai dimensi keadilan sosial.

“Era PKL dan becak dikejar-kejar, penggusuran warga kampung kota, dan hanya menjadikan rakyat kecil sebagai obyek pembangunan sudah berakhir dan tinggal menjadi sejarah kelam Jakarta,” ujarnya.