KNPI Dukung Gubernur Maluku Perjuangkan Keadilan dalam Pengelolaan SDA

Danial
KNPI Dukung Gubernur Maluku Perjuangkan Keadilan dalam Pengelolaan SDA
Ketua Karetaker DPD KNPI Maluku, Abdussalam Hehanussa. (ist)

Jakarta, HanTer -  Sikap ‘perang’ Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak ‘adil’ terhadap kesejahteraan daerah, dipastikan mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, komponen pemuda, terutama DPD KNPI Maluku.

Dalam merespons sikap Gubernur Maluku tersebut, kata Karetaker DPD KNPI Maluku,  maka DPD KNPI Maluku sebagai wadah perjuangan kepentingan masyarakat dan daerah menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyiapkan agenda konsolidasi daerah dalam merespons dinamika sosial, politik dan pemerintahan yang bermuara pada kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan. Tentunya, hal ini harus berkesesuaian dengan agenda, polyce (kebijakan) strategis Pemda Maluku.

2. Menyatakan sikap secara resmi berada pada garda paling depan untuk memperjuangkan keadilan bagi Maluku untuk pengelolaan hasil sumberdaya alam di Maluku, baik perikanan, pertambangan, hutan dan lainnya.

3. Siap melakukan aksi protes secara masiff dengan mengkonsolidasi kepentingan seluruh elemen pemuda di Jakarta untuk menduduki kantor Kementerian Kelautan di Jakarta, terkait kebijakan Moratorium Menteri Susi yang tidak berdampak terhadap PAD dan penyerapan tenaga kerja di daerah.

4. Mengawal kebijakan Gubernur Maluku, Komjen Pol (Purn) Murad Ismail untuk kesejahteraan Maluku dalam agenda-agenda strategis Dewan Pimpinan Pusat DPP KNPI.

5. Pemuda Maluku siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan visi kesejahteraan, dan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan bagi Maluku lima tahun kedepan.

Ketua Karetaker DPD KNPI Maluku, Abdussalam Hehanussa, akrab disapa Allan, mengatakan,  Gubernur Maluku, Komjen Pol (Purn) Murad Ismail dengan tegas menunjukkan keberpihakan politik pemerintahan selaku kepala daerah dalam rangka mengimplementasikan visi Maluku sejahtera. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti dikritik karena tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan daerah, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan potensi sumberdaya laut (perikanan) di Maluku.

Sebagai lumbung ikan nasional, Maluku seharusnya mendapat dampak dari pengelolaan negara atas sumberdaya tersebut. Namun, kebijakan Moratorium Susi, justru ibarat api yang jauh dari panggangan. Ekspektasi Maluku yang sejahtera karena memiliki potensi besar perikanan, malah tidak mendapatkan hasil yang signifikan.

Padahal, dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan Gubernur Maluku pada acara pelantikan Pj. Sekda Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin 2 September, Murad menegaskan jika setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ratusan kontainer hasil laut Maluku itu diekspor keluar negeri namun tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan daerah. Artinya, Maluku tidak memperoleh apapun dari hasil tangkap dan pengelolaan sumberdaya perikanan di Maluku.

Tak cukup sampai disitu, hasil moratorium Menteri Susi juga tidak memiliki implikasi teradap penyerapan tenaga kerja. Murad mengaku Anak Buah Kapal (ABK) tidak ada putra Maluku.

“Kekesalan Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku, pimpinan politik tertinggi di Maluku merupakan keresahan daerah, keresahan masyarakat dan juga keresahan pemuda. Sikap Gubernur Maluku merupakan upaya proteksi atas keadilan bagi hasil pengelolaan SDA bagi Maluku,” kata Allan.

Menurutnya, Maluku adalah potensi yang kaya, namun indeks pembangunan masih tertinggal, dan ini menjadi catatan kaki DPD KNPI Maluku. “Sebagai Ketua Karateker KNPI Maluku, kami menilai, sikap proteksi Gubernur Maluku sangat tepat dan mencerminkan pemimpin daerah yang progress terhadap kemajuan Maluku. Murad memiliki visi besar untuk membangun Indonesia dari Maluku,” ujar Allan.

Artinya, lanjut Allan, Maluku harus maju dan bersanding dengan daerah lain. Maluku memiliki modal sebagai daerah maju, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia. Modal utama Maluku adalah kelimpahan sumberdaya alam, baik perikanan, pertambangan maupun hutan. 

#KNPI   #Susi   #kelautan