Tolak Ditetapkan Tersangka, Mantan Presdir Lippo Bawa KPK ke Jalur Hukum

safari
Tolak Ditetapkan Tersangka, Mantan Presdir Lippo Bawa KPK ke Jalur Hukum

Jakarta, HanTer - Mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang  BT yang kini berstatus tersangka  dugaan memberikan gratifikasi terkait perizinan prpyek Meikarta mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.  Melalui pengacaranya Supriyadi, BT meminta PN Jaksel memerintahkan KPK agar memulihkan nama baiknya, dan menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum.

”Klien kami difitnah, maka kami ingin mendapatkan keadilan dengan mengajukan praperadilan," ujar Supriyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2019).

Dalam kasus Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menuding BT  bersama-sama dengan BS memberikan gratifikasi kepapa Bupati Neneng Hasanah Yasin (NHY) untuk memperlancar izin pembangunan proyek Meikarta.
KPK telah menetapkan BT sebagai tersangka. 

KPK menduga  BT terlibat dalam gratifikasi IPPT (izin Peruntukkan Penggunaan Tanah) Izin yang menjadi salah satu prasyarat proses pembuatan IMB (Izin Mendirikan bangunan). Untuk mendapatkan IPPT, KPK menduga bahwa BT telah memberikan gratifikasi sebesar Rp. 10,5 miliar kepada Bupati NHY kala itu.

“Tetapi dari informasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan fakta-fakta pesidangan sebelumnya diketahui bahwa dugaan KPK terhadap BT tersebut berdasarkan atas pengakuan dari EDS, selaku Land Permit & Permit Divison Head PT. Lippo Cikarang,” ujar  Supriyadi.

Pengakuan dan pernyataan EDS tersebut di atas ditulis dalam BAP EDS dan disampaikan dalam siding sebagai fakta persidangan. Selanjutnya, kata Supriyadi, telah disebarluaskan secara gencar oleh media massa nasoinal. Sehingga terbentuk opini BT memang bersalah.

“Sesunggunya, pengakuan EDS itu tentang BT tersebut adalah fitnah belaka dan tidak ada dasar sama sekali. Tidak diketahui  apa sesungguhnya motif EDS hal-hal yang menyudutkan BT. Sehingga BT ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus gratifikasi Meikarta," ungkap Supriyadi.

menurutnya kebenaran perkara menarik karena ada beberapa orang diduga terlibat dalam perkara sudah diputus. Dengan putusan itu bisa dipelajari sejauh mana keterlibatan BT.

"Setelah kita baca hanya ada satu saksi yang mengatakan bahwa BT itu mengetahui masalah itu. Di sanalah fitnahmya sedangkan sadar EDS, padahal dia tahu bahwa BT ini tidak bersalah. Dan, itu sudah dikonfirmasi. Terpaksa mengatakan ini rumah saya mau disita kalau saya tidak melibatkan BT,” kata Suproyadi.

Diduga Punya Motif Tertentu

Supryadi menduga EDS ini punya tujuan lain menyebutkan bahwa BT mengetahui peristiwa gratifikasi itu. 

“Terkait kedudukannya BT ini, sebagai pribadi dan dia sebagai presiden direktur. Lihat kewenangan dia. Memang secara pimpinan korporasi secara adminitrasi dia bertanggung jawab di situ.  Tapi ada orang atau bawahannya melakukan tindak pidana tidak sertamerta juga dia ikut bertanggung jawab juga. Sepanjang dia tidak mengetahuii dan tidak menyuruh untuk melakukan poerbuatan pidana itu, dia tidak bisa dipidana,” ujar Supriyadi.

Dengan ditetapkannya BT sebagai tersangka, menurut Supriyadi artinya KPK berasumsi mungkin memiliki bukti yang cukup. Dia selaku pengcara BT juga berkeyakinan bahwa kliennya tidak melakukan perbuatan itu.

”Bila kita melihat putusan pengadilan terhadap orang -  orang yang tersangka ini baik ibu neneng dan Billy, keterangan mereka itu tidak ada relevansinya dengan BT. Dari sanalah kita yakin bahwa kita tidak bersalah. Maka upaya kami adalah pra peradilan karena di KPK tidak ada SP3," ujarnya.