Diduga Gelapkan Dana Rp750 Juta Anggota TKN Dilaporkan ke Polisi

Safari
Diduga Gelapkan Dana Rp750 Juta Anggota TKN Dilaporkan ke Polisi
Laporan terhadap Imam Hendri bernomor : TBL/4999/VIII/2019/PMJ/Dit Reskrimum bertanggal 14 Agustus 2019.

Jakarta, HanTer - Diduga melakukan penggelapan dana sebesar Rp750 juta, Iman Hendri, Koordinator Aksesoris dan Offset Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi KH Ma’ruf Amin dilaporkan Bambang Slamet S.H.,M.Si ke Polda Metro Jaya. Laporan terhadap Imam Hendri bernomor : TBL/4999/VIII/2019/PMJ/Dit Reskrimum bertanggal 14 Agustus 2019.

Lintar Fauzi, kuasa hukum Bambang Slamet S.H.,M.Si mengatakan, laporan kepada polisi dilakukan karena upaya untuk meminta pengembalian uang sebesar Rp 750 juta dan somasi tidak diindahkan oleh Imam Hendri. Laporan juga dilakukan karena upaya komunikasi kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Iman Hendri juga tidak membuahkan hasil apapun.

"Makanya kami terpaksa melapor ke polisi, Rabu (14/8/2019) kemarin," ujar Lintar Fauzi di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Lintar mengungkapkan, penggelapan uang yang diduga dilakukan Imam Hendri berawal ketika kliennya selaku Direktur PT. Subersari Ciptamarga ada perjanjian kerjasama pengadaan barang No. 10/PKPB/ADE-SCM/JKT/X/2019 pada tanggal 24 Oktober 2018. 

Berdasarkan perjanjian tersebut disepakati bahwa kliennya berhak menerima pekerjaan untuk pengadaan barang berupa perlengkapan alat peraga kampanye dan atribut kampanye Capres/Cawapres Jokowi – Ma’ruf Amin.

"Mulanya klien kami sangat meyakini suadara Iman Hendri memiliki kapasitas dan integritas serta tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan seluruh isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati tersebut. apalagi kami melihat bahwa saudara Iman Hendri secara legal telah berafiliasi dengan TKN yang pasti didalamnya ditempati oleh orang-orang yang berintegritas tinggi baik secara politik maupun profesional," jelasnya.

Lebih lanjut Lintar mengatakan,perjanjian kerjasama merupakan tindak lanjut setelah kliennya menyerahkan uang ke Iman Hendri sebesar Rp. 500 juta  berdasarkan kwitansi No : 054/PKPB/ADE-SCM/X/18 tertanggal 23 Oktober 2018. Sebelumnya kliennya juga menyerahkan uang sebesar Rp. 250 juta berdasarkan kwitansi No : 063/PKPB/ADE-SCM/XI/18 tertanggal 7 November 2018. 

"Menurut keterangan suadara Iman Hendri, uang tersebut hanya bersifat sebagai titipan awal agar perjanjian kerjasama yang telah disepakati dapat segera terlaksana sambil menunggu waktu sampai diterbitkannya SPK (Surat Perintah Kerja)," jelas Lintar menirukan pernyataan Imam Hendri.

Namun, sambung Lintar, sampai berakhirnya masa kampanye, apa yang telah dijanjikan oleh Iman Hendri tidak pernah terlaksana. Surat Perintah Kerja SPK yang telah dijanjikan juga tidak pernah terbit sampai hari ini. Atas kejadian tersebut, maka Bambang lalu menanyakan kelanjutan dari realisasi perjanjian kerjasama tersbut. Namun Iman Hendri tidak pernah meberikan kepastian apapun. 

"Padahal segala apa yang diminta oleh saudara Iman Hendri, kepada klien kami telah dipenuhi sesuai arahannya," jelasnya.

Atas tindakan Imam Hendri, sambung Lintar, kliennya memutuskan untuk meminta agar Iman Hendri segera mengembalikan Uang Titipan yang pernah diserahkannya. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal, 18 dan 28 Maret 2019,  Iman Hendri berjanji  akan mengembalikan uang tersebut dan siap dituntut secara hkum, jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang kliennya.

"Klien kami telah beberapa kali meminta agar saudara Iman Hendri untuk segera mengembalikan uang titipan tersebut, namun sampai Surat Somasi ini dilayangkan pengembalian uang tersebut belum juga terlaksana, dan kami “menduga” ada indikasi penyelewengan atas uang tersebut untuk kepentingan pribadi saudara Iman Hendri," pungkasnya. 

Hingga berita ini ditulis belum ada konfirmasi ke pihak Imam Hendri.