Kapolda Metro Jaya Tegaskan Bakal Sikat Habis Mafia Tanah

Danial
Kapolda Metro Jaya Tegaskan Bakal Sikat Habis Mafia Tanah
Saat Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis (8/8/2019),  dan bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono terungkap komitmen Kapolda Gatot bakal memberantas habis mafia tanah.

Jakarta, HanTer - Saat Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis (8/8/2019),  dan bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono terungkap komitmen Kapolda Gatot bakal memberantas habis mafia tanah.

Menteri Sofyan Djalil datang, guna membahas kasus penipuan berkedok notaris gadungan yang memalsukan sertifikat rumah mewah.

Gatot mengatakan, pertemuan ini untuk koordinasi dan bekerjasama dalam upaya memberantas mafia tanah. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi masyarakat maupun investor yang menjadi korban sindikat seperti ini.

“Kalau kita sikat habis mafia tanah ini dan kita koordinasi dengan Kementerian Agraria tentunya ini akan menambah kepercayaan investor untuk datang ke Indonesia,” tegas Gatot di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/8/2019).

Selain itu, Gatot menyakini masih ada mafia tanah yang beroperasi. Untuk itu, aparat akan bertindak tegas, dan tidak memberikan ruang kelompok ini melakukan penipuan.

“Keyakinan kami kelompok-kelompok ini masih ada yang lain dan kita bergerak terus bersama-sama,” terangnya.

Gatot menekankan, kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN bisa memudahkan dalam upaya penegakkan hukum. Karena pembuktian asli atau tidaknya sebuah sertifikat tanah lebih mudah dilakukan.

Sementara itu, Sofyan mengapresiasi jajaran Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap kasus penipuan berkedok notaris gadungan. Menurut dia, dari penangkapan ini bisa menjadi warning kepada para mafia tanah.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Pertanahan Nasional di bawah kendali Sofyan juga akan meningkatkan kinerjanya. Supaya tidak ada lagi oknum yang bisa memalsukan sertifikat tanah.

“Kalau ada berarti kami juga perlu memperbaiki supaya nanti masyarakat mempunyai kepastian hukum begitu nanti ada sertifikat,” ujar Sofyan.