Tak Berlaku untuk Motor dan Penyandag Disabilitas

Tidak Adil, Warga Tolak Aturan Ganjil Genap

Harian Terbit/Sammy
Tidak Adil, Warga Tolak Aturan Ganjil Genap
16 ruas jalan perluasan kebijakan ganjil genap

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan 16 ruas jalan perluasan kebijakan ganjil genap untuk memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota, namun beberapa pengendara menolak rencana perluasan penerapan ganjil genap tersebut.  Bahkan kebijakan ini tidak adil.

“Saya tidak setuju dengan kebijakan itu,” kata salah satu pengendara roda empat, Anang (40), karyawan swasta di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta.

Menurut Anang, seharusnya pemerintah meningkatkan moda transportasi massal yang ada di Ibu Kota terlebih dahulu sebelum menerapkan sistem tersebut.

"Kasihan nanti yang kerjanya di kawasan ganjil genap harus repot tidak bisa bawa kendaraan. Seharusnya pemerintah memperbaiki kualitas transportasi umum dulu baru menerapkan ganjil genap," kata Anang.

Pendapat yang sama juga disampaikan pengendara roda empat lainnya, Siti Ayu (29), warga yang tinggal di kawasan Jalan Gajah Mada ini menilai kebijakan tersebut membuat masyarakat memilih menggunakan pelat nomor yang berbeda agar dapat melintas di ruas jalan yang terkena sistem ganjil genap.

Ia menilai masyarakat Jakarta masih enggan beralih menggunakan transportasi umum. “Saya enggak setuju penerapan ganjil genap, Itu enggak memperbaiki polusi udara, karena masyarakat bisa menggunakan mobil lainnya dengan pelat berbeda. Bahkan ada masyarakat yang berani menerobos ruas jalan protokol walaupun pelat nomornya enggak sesuai," kata Siti.

Tidak Adil

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan aturan perluasan kawasan ganjil-genap yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak adil.

"Kalau motor ga kena ga usah saja, jelas- jelas yang bikin kemacetan itu motor, kok malah ga dikenakan aturan, ga usah," kata Agus Pambagyo saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

Agus menyebutkan pemilik kendaraan bermotor roda empat bisa saja beralih fungsi menggunakan kendaraan bermotor roda dua untuk menghindari aturan ganjil- genap yang diperluas dan akan diterapkan secara serentak pada 9 September 2019.

Selain itu, jika tujuan aturan ganjil- genap yang saat ini diberlakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum maka Agus menilai aturan tersebut tidak tepat. Hal ini disebabkan karena masih banyak transportasi umum yang dikelola Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang belum terkoneksi dengan baik.

"Kalau orang berpindah dari satu kendaraan umum ke kendaraan umum lainnya tidak lebih dari tiga kali dan saat bergerak dari satu tempat menuju transportasi umum tidak lebih dari 500 meter, baru aturan itu bisa jalan," kata Agus.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menetapkan kawasan- kawasan yang akan terkena perluasan aturan ganjil- genap sesuai arahan Instruksi Gubernur 66/2019 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu pagi. Ada 16 ruas jalan yang terdampak oleh aturan ganjil- genap tersebut yaitu:

Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang), Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya,Jalan Senen Raya, Jalan Gunung Sahari.

Aturan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat milik pribadi, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda dua, penyandang disabilitas yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat, serta kendaraan bertenaga listrik tidak akan dikenai aturan ganjil- genap.

Mendukung

Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP I Made Agus Prasatya, menyampaikan, pihaknya mendukung Kebijakan Perluasan Ganjil-Genap tersebut.

"Ini sudah melalui satu proses kajian dan kami Dirlantas Polda Metro Jaya yang ada di dalamnya akan mendukung Kebijakan Perluasan Ganjil-Genap. Mulai tanggal 9 September, kami akan melakukan tindakan penegakan hukum, yaitu penindakan secara represif. Saat ini, kami akan melakukan tindakan preventif, di titik-titik yang telah ditentukan," ujarnya.

Salah satu pengemudi roda empat, Susan (35), warga Tanjung Barat, Jakarta Selatan, yang memiliki mobil berpelat genap mendukung aturan tersebut.

Ia mengatakan akan menyiasati dengan menggunakan transportasi kereta rel listrik (KRL) atau ojek online daring dari rumah menuju kantornya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada saat tanggal ganjil.

 "Kalau jadwalnya sedang pelat ganjil saya naik ojek, KRL atau nebeng. Pakai transportasi lain mau nggak mau, karena kalau ditilang lumayan dendanya. Kalau tanggal genap ya bawa mobil lagi," kata Susan.