Dr. Chairul Amir SH MH: Keberadaan  Rupbasan Dibawah Kejaksaan Tepat

zamzam
Dr. Chairul Amir SH MH: Keberadaan  Rupbasan Dibawah Kejaksaan Tepat

Jakarta, HanTer - Polemik yang pernah mengemuka mengenai Rumah Tempat Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan), menjadi persoalan penting guna tatanan proses hukum kedepan.

"Dalam ujian Doktor kemarin sesuai hasil penelitian secara akademik, seharusnya Rupbasan secara yuridis itu lebih tepat di bawah Kejaksaan RI," kata Chairul Amir kepada Harian Terbit di Kejagung, Rabu (31/7/2019).

Chairul Amir yang menjabat Direktur Bidang Ekonomi Moneter bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Selasa (30/7/2019) dikukuhkan sebagai Doktor di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Jaksa "Bintang Dua" itu lulus dengan Cum Laude. Disertasi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Apa yang menjadi penelitiannya itu juga di amini oleh 10 team Penguji dan Guru Besar Hukum Pidana Unair, yakni Prof. Dr. Nur Basuki, SH.MHum dan Prof. Dr. Didik, SH MH.

Hadir dalam pemaparan Chairul, bertindak sebagai Penyanggah dalam ujian, yaitu Komisioner Kejaksaan RI, Dr. Barita Simanjuntak, SH MH,  Walikota Makassar Dr. Ikbal Suaeb dan  Hakim Agung RI Dr. Ibrahim dan 12 penyanggah lainnya dari berbagai berbagai perguruan tinggi negeri yang bergelar doktor hukum.

Mantan Kajati Aceh itu berpendapat Rupbasan di bawah Kejaksaan, karena Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai ekskutor terhadap putusan hakim yang bekekuatan hukum tetap (Pasal 270 KUHAP), sangat berkepentingan dan bertanggung jawab secara yuridis terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti/Barang Rampasan dalam penangan perkara.

"Selain itu agar lebih efektif jika di bawah Kejaksaan, karena akan memperlancar pengelolaan dan pengendalian terhadap benda sitaan atau barang bukti. Ini dalam KUHAP juga tidak ada pasal yang mengatur Rupbasan harus di Kemenkumham," papar Chairul.

Chairul menambahkan, dahulu Rupbasan di bawah Kemenkum Ham karena masih bernama kementerian kehakiman yang masih bagian dari proses peradilan, yakni mengatur administrasi para Hakim.

"Kemenkumham memasukkan pengaturan tentang Rupbasan dalam RUU Pemasyarakatan, itu sesuatu yang keliru, karena menyatukan pengaturan dan pengelolaan orang, narapidana dengan benda dan barang," ujarnya.