Kerja Sama BPJS TK dengan GNIK Lindungi Peserta Magang

Arbi
Kerja Sama BPJS TK dengan GNIK Lindungi Peserta Magang
Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz,

Jakarta, HanTer - BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna menyukseskan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Kali ini, bekerjasama dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), untuk memberikan perlindungan kepada peserta Program Pemagangan Nasional.

Kerjasama ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan GNIK yang dilakukan oleh Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, bersama Ketua GNIK Yunus Triyonggo, dan disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Khairul Anwar, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

"Bersama GNIK kita akan memberikan perlindungan kepada peserta magang, dengan minimal dua program perlindungan, JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKm (Jaminan Kematian). Bagaimana pun, dalam proses pemagangan juga memiliki risiko-risiko pekerjaan, sehingga butuh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," jelas Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, dalam kesempatan tersebut. 

Melalui kerjasama ini, terang Naufal, BPJS Ketenagakerjaan juga akan mensinergikan program-program pemagangan yang dimiliki pihaknya dengan GNIK. "Kerjasama ini memiliki dampak positif bagi peningkatan kualitas SDM di Indonesia," tandasnya.

Sinergi antara kedua lembaga ini diantaranya mencakup riset atau kajian untuk merumuskan strategi peningkatan kompetensi para peserta, sertifikasi kompetensi pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi praktisi manajemen SDM, serta bersinergi pada beberapa program lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM di Indonesia.

“Semoga kami dapat merealisasikan kerjasama ini dalam bentuk nyata agar perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja dapat segera terwujud," ucap Naufal.

GNIK sendiri adalah sebuah platform terbuka yang bertujuan untuk merangkul semua pemangku kepentingan yang terkait dengan Pengembangan SDM, seperti Pemerintah, Asosiasi Pekerja, APINDO, KADIN, BNSP, Universitas, dan lainnya, untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam meningkatkan kapabilitas SDM dan mendorong daya saing tenaga kerja secara nasional.

Ditempat yang sama, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengungkapkan, peserta Program Pemagangan Nasional merupakan kelompok para pencari kerja. Dalam masa pemagangan, peserta mendapatkan honor minimal 70 persen dari upah minimal provinsi atau kabupaten.

Tahun ini, Ia menargetkan peserta program pemagangan bisa mencapai 200 ribu orang. "Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, skill, dan pengenalan lingkungan kerja ke peserta magang," imbuhnya.