Anggota DPD Dukung Gugatan `Kuburan Bus Trans Jakarta`

Safari
Anggota DPD Dukung Gugatan `Kuburan Bus Trans Jakarta`
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta Fahira Idris mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana akan menggugat perusahaan penyedia bus Transjakarta. Gugatan ke meja hijau ini bertujuan agar uang rakyat sebanyak Rp110,2 miliar yang sudah digunakan untuk membayar uang muka pembelian 483 unit bus Transjakarta kepada perusahaan penyediaan dikembalikan kepada warga Jakarta.

Gugatan ditempuh karena beberapa perusahaan enggan mengembalikan uang muka pengadaan empat paket bus yang sebelumnya digelontorkan Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan tahun 2013. Padahal kontrak pengadaan tersebut sudah diputus pada 2017.

“Jangankan miliaran, satu rupiah pun uang rakyat yang sudah dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Saya dukung langkah Pemprov ini. Kejar walau sampai lubang semut sekalipun. Uang yang sudah dikeluarkan Pemprov untuk uang muka pengadaan bus pada 2013 lalu harus bisa ditarik kembali," tukas Fahira Idris di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Fahira mengungkapkan langkah hukum memang harus ditempuh karena sudah dua tahun Pemprov menagih pengembalian uang muka tersebut tetapi tidak diindahkan perusahaan penyedia bus. Selain itu, langkah hukum juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus diambil jika penagihan tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan, maka Pemprov bisa membawa perkara ini ke jalur hukum.

Harus Dikembalikan

Direktur Goverment Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, apabila dari hasil audit BPK RI Tahun 2017 ditemukan adanya perintah pengembalian uang kas daerah sebagai panjar (uang muka) dari hasil kegiatan lelang pengadaan bus yang telah dibatalkan maka Gubernur DKI Jakarta harus menagih kepada perusahaan pemenang tender.

Andi memaparkan, satu-satunya cara agar dana kas daerah tersebut dapat dikembalikan maka harus dilakukan gugatan perdata. Gugatan tersebut tidak menjadi masalah ketika ditujukan kepada Presiden yang sebelumnya menjadi gubenur dan bertanggung jawab atas pengadaan ratusan bus Transjakarta tersebut.

"Tak masalah karena perintah seperti tercantum dalam laporan audit BPK itu ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta. Sekalipun, kini dijabat oleh Anies Bawesdan tetap saja harus menagih uang kas daerah yang telah dibayarkan pada tahun 2013," jelasnya.

Namun Andi pesimis jika kasus tersebut akan bisa dituntaskan. Apalagi perusahaan tersebut sudah dinyatakan pailit alias bangkrut. Apalagi ia juga tidak tahu apakah pada saat dilakukan gugatan pailit terhadap perusahaan tersebut, Pemda DKI Jakarta telah mengajukan permohonan sita eksekusi atas dana kas daerah yang sudah dibayarkan. Setidaknya mengajukan agar dalam putusan pailit dimintakan pengembalian lebih didahulukan ketimbang kreditor lain. 

"Tanpa upaya seperti itu sulit bagi Pemda DKI Jakarta untuk minta pengembalian kendati telah mengajukan gugatan perdata," tegasnya.