Tak Mundur Sikapi Hasil Putusan PTUN, Anies Siap Lawan Pengembang Yang Lanjutkan Reklamasi

Sammy
Tak Mundur Sikapi Hasil Putusan PTUN, Anies Siap Lawan Pengembang Yang Lanjutkan Reklamasi

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak akan mundur dalam menyikapi hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah terkait pencabutan izin pelaksanaan reklamasi di Pulau H. Bahkan, ia menyatakan siap melawan pengembang yang mau melanjutkan proyek reklamasi.

"Kami akan terus melawan pengembang yang mau melanjutkan reklamasi karena kita akan hentikan reklamasi itu," ujar Anies di GOR Rorotan, Jakarta Utara (29/7/2019).

Anies menyebutkan, belum menerima petikan putusan secara resmi dari PTUN tersebut. Namun, lanjut dia, upaya hukum yang dilakukan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang patut dihormati. Menurutnya, jalur hukum merupakan hak bagi setiap warga negara.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan jalur hukum dalam semua urusan termasuk dalam soal ini," katanya.

Anies mengaku belum memastikan akan mengajukan banding atau tidaknya ke PTUN. Ia mengaku akan melihat petikan resminya dan mempelajarinya terlebih dahulu untuk melakukan upaya hukum.

"Jadi setelah lihat bisa respon. Tapi yang jelas sikap kita tidak berubah kita akan terus dan kita akan menggunakan jalur hukum," pungkasnya.

Dikabulkan

Untuk diketahui, pihak PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah terkait pencabutan izin pelaksanaan reklamasi di Pulau H. Pihak PTUN menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tentang pencabutan beberapa keputusan gubernur tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi.

"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah," dikutip situs resmi PTUN.

Dalam Kepgub Nomor 1409/2018 tersebut salah satunya menyatakan pencabutan Kepgub Nomor 2637 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melalui Kepgub 1409 menyatakan izin pelaksanaan reklamasi tidak berlaku.

Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara sipp.ptun-jakarta.go.id, amar putusan hakim menyatakan eksepsi Anies tersebut ditolak. Dalam pokok perkara, pengadilan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Kemudian pengadilan menyatakan Kepgub DKI nomor 1409 tahun 2018 tanggal 6 September batal.

Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 24/G/2019/PTUN JKT dan diputuskan pada 9 Juli 2019. Pengadilan juga mewajibkan DKI untuk mencabut keputusannya. Terakhir, DKI diwajibkan untuk memperpanjang proses izin SK Gubernur nomor 2637 tahun 2015. 

"Mewajibkan tergugat untuk memproses izin perpanjangan SK Gubernur DKI nomor 2637 tahu 2015 tentang pemberian izin reklamasi pulau H kepada PT Taman Harapan Indah."