Komisi XI Kaji Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalteng

Ant
Komisi XI Kaji Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalteng
Ketua rombongan Komisi XI DPR RI Michael Jeno di Palangka Raya, Senin, (29/7/2019). Foto: Ant

Palangka Raya, HanTer - Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, guna melakukan kajian secara spesifik tentang rencana pemindahan ibu kota negara yang baru.

"Kami ingin mengetahui lebih jauh tentang Kalteng, sebagai salah satu kandidat kuat ibu kota negara yang baru," kata ketua rombongan Komisi XI DPR RI Michael Jeno di Palangka Raya, Senin, (29/7/2019).

Menurut dia,tujuan kunjungan kerja yang pihaknya lakukan, sebenarnya untuk membahas sejumlah hal secara mendalam, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi serta persiapan pemindahan ibu kota negara.

Hanya saja, pada kesempatan ini pihaknya akan memberikan porsi lebih banyak terkait persiapan pemindahan ibu kota negara. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, hal itu tidak hanya menjadi perhatian berbagai pihak di dalam negeri, namun juga luar negeri.

Jeno memaparkan, salah satu negara yang menjadikan rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia sebagai pembahasan mereka, yakni Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki kegiatan investasi cukup besar di Indonesia.

"Untuk itu, sudah sewajarnya kami melakukan kajian secara mendalam tentang rencana pemerintah pusat ini, agar bisa menjalankan tugas dan fungsi DPR RI secara tepat, baik dalam memberi masukan maupun hal lainnya," tuturnya.

Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri menjelaskan, terkait rencana pemindahan ibu kota negara, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan yang diperlukan, salah satunya tentang penyediaan lahan.

"Kami sudah mencadangkan lahan antara 300-500 ribu hektare untuk rencana lokasi ibu kota yang baru, yakni pada 'segita emas'. Meliputi Kabupaten Gunung Mas dan Katingan serta Kota Palangka Raya," jelasnya.

Pihaknya juga telah memetakan pengembangan potensi wilayah dan komoditas unggulan, yaitu rencana food estate, meliputi padi organik, singkong dan lainnya. Jadi, pemprov tidak hanya berupaya menyediakan kebutuhan lahan, namun juga pemenuhan terhadap kebutuhan ibu kota, seperti pangan.

Lebih lanjut, kedua belah pihak serta pemangku kepentingan lainnya yang turut hadir dalam kegiatan itu, terus melanjutkan pembahasan tentang rencana pemindahan ibu kota negara. Termasuk bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bappenas dan instansi lain tentang rencana tersebut.