Cabut Subsidi Solar, Penggunanya Perlu Ditata Ulang

Safari
Cabut Subsidi Solar, Penggunanya Perlu Ditata Ulang

Jakarta, HanTer - Pemerintah diminta menata ulang pengguna bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi untuk mengurangi beban Pemerintah terhadap subsidi solar. Selain itu, pemerintah harus berani mengkoreksi harga jual solar subsidi yang digolongkan sebagai Jenis Bahan Bakar Tertentu. Selanjutnya, subsidi solar yang selama ini diberikan kepada PT Pelni, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT ASDP harus dicabut.

Selain itu, kata pengamat energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik  (Puskepi), Sofyano Zakaria, Presiden terpilih Joko Widodo, harusnya bisa mengurangi beban subsidi BBMdan mengalihkannya kepada program lain yang jelas bermanfaat besar bagi orang banyak.

“Jika Pemerintah tidak menata ulang, maka subsidi negara buat solar
dipastikan akan menguras pengeluaran negara, sehingga pada akhirnya pemerintah kesulitan dalam membiayai pembangunan infrastruktur yang jadi program lanjutan bagi Pemerintahan Jokow-Ma’ruf Amin periode 2019-2024, “ papar Sofyano.

Sebagaimana diberitakan, kuota subsidi BBM jenis Solar yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 14,5 juta kiloliter (KL), dan  pada tahun ini berpotensi akan membengkak, menyusul tingkat konsumsi masyarakat yang besar.  Terhitung pada Kuartal I saja, realisasi subsidi solar telah menyentuh angka 5,07 juta kiloliter.

Artinya, subsidi solar telah memenuhi 35 persen realisasi dari Januari sampai April 2019. Dengan asumsi angka realisasi tetap, maka realisasi subsidi solar sampai akhir tahun diperkirakan melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 14,5 juta kiloliter menjadi 15,3 juta kiloliter.

“Jadi sampai akhir tahun diperkirakan melebihi kuota APBN 2019. Kita lihat, kita perhatikan terus apa yang terjadi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara dalam paparannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6).

Revisi Perpres 191/2014 harus bisa menegaskan bahwa kendaraan bermotor yang bisa menikmati solar subsidi hanyalah bagi kendaraan bermotor yang tidak sepenunya dijadikan alat bisnis bagi pengusaha pemilik kendaraan bermotor.

Plat Kuning

Sofyano mengusulkan, hanya kendaraan angkutan barang plat kuning dengan maksimal 6 roda yang dinyatakan berhak atas solar subsidi. “Hanya endaraan angkutan orang plat kuning saja yang diperbolehkan gunakan solar subsidi,” tambah pria kelahiran Kalbar tersebut.

Pengamat energi nasional yang juga koordinator Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), itu melanjutkan, sudah saatnya pemerintah mencabut subsidi solar yang selama ini diberikan kepada BUMN seperti Pelni, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan ASDP.

“Direksi BUMN harus bisa membuktikan bahwa mereka mampu meraih laba bagi bumn nya walau tidak lagi diberi solar subsidi oleh negara. Untuk itulah mereka diangkat sebagai direksi,” tandas Sofyano.

Sangat tidak fair jika misalnya PT KAI yang menjual tiket penumpang kereta api kelas bisnis dan eksekutif, namun BBM-nya menggunakan solar subsidi.  

Sofyano memberi contoh BUMN Garuda yang juga melayani transportasi bagi rakyat negeri ini menggunakan bahan bakar avtur yang tidak disubsidi. “Jadi harusnya tak ada alasan bagi PTKAI , Pelni dan ASDP untuk tak bisa layani rakyat jika solar subsidinya dicabut,” tambah Sofyano.

Tim Pengawas

Dia juga mengusulkan kepada Pemerintah lewat Menkopolkam dan Menko Kemaritiman agar membentuk Tim Pengawas Penggunaan Solar Subsidi. Hal ini untuk mencegah agar solar subsidi tidak jatuh ke pemain minyak yang menjualnya ke pengguna yang tidak berhak.

“Kuota solar subsidi setiap tahunnya sangat besar, dan ini pasti jadi incaran pebisnis minyak. Jangan sampai solar subsidi untuk kendaraan angkutan darat bisa lari ke laut atau ke industri yang tak berhak. Ini sama dengan mengemplang uang negara dan ini harus disikat habis tanpa pandang bulu siapapun pelakunya,” tutup Sofyano.