DPRD: Laporan Keuangan Pemprov DKI Memuaskan

sammy
DPRD: Laporan Keuangan Pemprov DKI Memuaskan
Suasana rapat paripurna DPRD DKI

Jakarta, HanTer - Kendati dianggap memuaskan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta mencatat sejumlah hal dalam neraca keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018.

Evaluasi tersebut diungkapkan Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, meliputi optimalisasi terhadap realisasi pendapatan daerah yang lebih obyektif dan akurat. Sebab diketahui tidak sedikit kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja (UKPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum optimal. 

Salah satunya, program hunian Rumah DP 0 Rupiah yang belum dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku operator BUMD bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta sepanjang tahun 2018.

"Tetapi eksekutif merespon bahwa DP0 akan dilakukan perdana pada tahun 2019 ini, dan mudah-mudahan itu bisa membantu masyarakat juga," ungkapnya di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Adapun tak terlaksananya program kerja katanya menjadi penyumbang Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) yang terhitung mencapai Rp9,75 triliun dari target sebesar Rp12,1 triliun pada tahun 2018. Oleh karena itu, dirinya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mempersiapkan postur APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dalam waktu dekat.

"SiLPA itu cukup relatif sangat besar di tahun 2018, makanya kita mendorong agar pembahasan di Perubahan APBD 2019 ini segera diserahkan ke DPRD agar kita bisa memberikan masukan atau catatan lebih dalam lagi terkait soal-soal itu," jelasnya. 

Berdasarkan hal tersebut, Banggar DPRD akan segera memproses catatan tersebut untuk menjadi bahan masukan dalam Laporan Banggar yang akan dipublikasikan pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (22/7/2019) mendatang.

"Jadi mudah-mudahan itu menjadi catatan perbaikan anggaran di tahun (2019) ini," jelasnya. 

Upaya Optimal

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edy Sumantri, mengatakan pihaknya telah berupaya optimal dalam meminimalisir potensi SiLPA dalam APBD tahun 2018. Hanya saja, SiLPA muncul akibat dari tidak terserap atau kelebihan anggaran pada masing-masing SKPD ataupun UKPD.

"Justru ini (SiLPA) target melampaui Rp4,5 triliun, sementara belanja yang tidak terserap Rp13,6 triliun sehingga SiLPA-nya Rp9,76 triliun," jelasnya di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan TAPD untuk kembali mendalami rincian postur APBD yang lebih terukur dan lebih akurat.

"Jadi secara rinci per jenis kegiatan dan pendapatan, bisa kita dalami dalam diskusi yang lebih lanjut," tutupnya.