Pilihan Syaikhu: Kursi DPR Atau Cawagub DKI

Sammy
Pilihan Syaikhu: Kursi DPR Atau Cawagub DKI

Jakarta, HanTer - Panitia khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta mewacanakan bakal mengenakan denda bagi calon wakil gubernur yang mengundurkan diri. Terkait hal itu, bagaimanakah nasib Ahmad Syaikhu selaku salah satu calon Wagub DKI?

Ahmad Syaikhu, merupakan satu dari dua nama cawagub asal PKS dan kini terpilih di Pileg 2019. Jika eks Wakil Wali Kota Bekasi itu lebih memilih ke Senayan, maka proses seleksi Cawagub DKI harus diulang dari awal lagi.

Terkait hal itu, anggota Pansus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi mengatakan, Syaikhu tetap maju sebagai cawagub. Dia memastikan keduanya tidak akan mundur di tengah jalan.

"Iya enggak ada yang mundur. Selama enggak ada surat ya enggak ada pengunduran," ucap Suhaimi.

"Pertama secara pribadi itu lebih baik ditanyakan ke Pak Syaikhu pilih yang mana. Tetapi secara struktural tidak ada penggantian. Tidak ada pengunduran diri melainkan kalau berhalangan tetap yaitu meninggal," tambahnya.

Terlebih ketika DPRD DKI Jakarta sudah menetapkan dua nama cawagub itu dalam sidang paripurna. "Artinya, kedua cawagub tidak akan dikenai denda sesuai yang tercantum dalam tata tertib (tatib)," terang dia.

Adapun aturan tersebut masuk dalam draf tata tertib pemilihan wagub DKI. Sanksi bagi cawagub DKI yang mengundurkan diri dalam draf tatib itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 191 Ayat 1 dalam UU itu menyebutkan, 'calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dengan sengaja mengundurkan diri dalam rentang waktu setelah ditetapkan sebagai calon hingga pemungutan suara bakal dikenai pidana penjara dan denda'.

Rinciannya, pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Sementara denda yang dikenakan minimal Rp25 miliar dan maksimal Rp50 miliar.

Ajukan Ulang

Pelaksana tugas Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, mengatakan PKS dan Partai Gerindra harus mengajukan ulang nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta jika Achmad Syaikhu mundur. 

"Artinya kalau ternyata yang bersangkutan ternyata memilih anggota DPR RI artinya parpol mengantisipasi mengusulkan lagi dua nama dimulai dari nol lagi," kata Akmal di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Kendati begitu, Akmal menegaskan diganti tidaknya nama cawagub tergantung kesepakatan PKS-Gerindra sebagai partai pengusung. Dalam hal ini DPRD hanya berhak memilih tapi tidak berhak mengganti dua nama tersebut.

Akmal pun menyinggung PKS selaku partai Syaikhu yang memberi kesempatannya masuk bursa Cawagub DKI sekaligus menjadi caleg 2019. PKS seharusnya sudah mengantisipasi hal ini.

"Sudah jelas yang bersangkutan mencalonkan wagub kenapa kok dibiarkan maju pileg. Nah saya katakan perlu dipertanyakan ke parpol," jelas dia.