Pakar UGM: IMB untuk Lahan Reklamasi Sesuai Aturan Hukum

Sammy
Pakar UGM: IMB untuk Lahan Reklamasi Sesuai Aturan Hukum
Reklamasi teluk Jakarta

Jakarta, HanTer - Penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) bangunan di atas lahan reklamasi dinilai sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak perlu dipermasalahkan berlarut-larut.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Pakar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada (UGM) Nurhasan Ismail. Menurutnya, dengan pemberian status hukum yang jelas dan tegas, maka pembangunan di lahan reklamasi yang telah ada akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

"Kedepan sebaiknya tidak usah dipersoalkan lagi. Keberadaan reklamasi itu sudah sah. Sekarang tinggal dilaksanakan pembangunan, supaya itu cepat berguna. Yang menjadi bagian pengembang bisa cepat dibangun. Yang menjadi bagian dari publik untuk infrastruktur publik, sarana publik, prasarana publik, sosial bisa cepat dibangun, sehingga publik ikut menikmati," kata Nurhasan di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

"Kalau dari sisi hukum, itu sudah clear," tambahnya.

Nurhasan sekaligus menjelaskan beberapa peraturan yang menjadi dasar status pulau reklamasi dan penerbitan IMB. Antara lain, perintah TAP MPR IV/1993 tentang GBHN yang kemudian dilaksanakan lebih lanjut oleh Keppres Nomor 52 Tahun 1995. 

Menurut dia, aturan itulah yang menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk melaksanakan reklamasi Teluk Jakarta. Serta dalam pelaksanaannya, kebijakan reklamasi dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta. 

Sementara terkait penerbitan IMB, Nurhasan mengungkapkan, tindakan sanksi penyegelan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah benar secara hukum dengan mengacu pada ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Pergub Nomor 128 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Bagi Pelanggaran Bangunan. 

Setelah itu, pihak pengembang berhak mengajukan permohonan IMB dan harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku agar sanksi penyegelan dapat gugur. 

Janji Kampanye

Sementara terkait janji kampanye Anies yang menyebut akan menghentikan reklamasi, Nurhasan berpendapat publik harus bisa membedakan antara kampanye dengan realita persoalan hukum terkait reklamasi ini. Ia mengatakan, kampanye reklamasi dihentikan itu tidak sepenuhnya keliru, karena dari sekian perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan pengembang terkait pembangunan pulau reklamasi, hanya ada tiga yang berhasil sampai menghasilkan reklamasi. 

"Diambillah kebijakan oleh Gubernur bahwa yang belum menghasilkan pulau, perjanjian kerja samanya dan izin-izinnya dihentikan, dibatalkan. Tapi yang sudah ada, yang sudah mengeluarkan dana untuk membentuk pulau itu ya diteruskan. Tidak adil gitu loh.

Ia melihat, bahkan bisa-bisa Gubernur bisa digugat oleh para mitra dari perjanjian kerja sama tersebut. Mengingat membuat pulau tersebut membutuhkan biaya mahal hingga triliunan rupiah.

"Jadi menurut saya, tidak terlalu menyimpang juga apa yang dijanjikan dulu dengan realita. Bahwa ada perjanjian yang harus dihormati oleh Gubernur siapapun Gubernurnya. Itu kan sejak tahun 1997 (reklamasi) dimulai," tutup Nurhasan.

#Reklamasi   #anies   #ahok