Amankan Putusan Sengketa Pilpres 2019, Helikopter Pantau Gedung MK

Safari
Amankan Putusan Sengketa Pilpres 2019, Helikopter Pantau Gedung MK
Pengamanan Jelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 areal sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Jakarta, HanTer - Jelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 areal sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta menjadi steril dari massa pendukung kedua kubu atau pun lainnya yang tidak berkepentingan. Saat ini hanya aparat, media massa yang sudah teregistrasi oleh MK dan para kuasa hukum kedua kubu yang boleh mendekati Gedung MK.

Ada beberapa massa aksi yang berusaha mendekati Gedung MK. Tapi akhirnya mereka menjauh dan pergi setelah ditegur petugas. Untuk mengamankan putusan sidang, 
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono juga sempat melakukan cek situasi kondisi ke MK. Sementara itu terlihat juga helikopter yang terbang melintas di atas Gedung MK yang terletak di Jl.Medan Merdeka Barat. Setidaknya dua kali helikopter tersebut melintas di atas Gedung MK.

Kapolres Jakpus Kombes Pol Harry Kurniawan menegaskan tidak ada izin untuk menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini (Kamis, 27/6/2019). Untuk  
pengamanan sidang putusan sengketa hasil Pilpres oleh MK ada aparat gabungan Polri dan TNI yang diterjunkan sebanyak 13.747 personil. Mereka bersiaga di sepanjang jalur Medan Merdeka Barat. 

"Ada beberapa ruas jalan kita alihkan baik di Medan Merdeka Barat maupun di Abdul Muis. Jadi di depan Gedung MK ini dua arah sudah ditutup," papar Harry di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Harry menegaskan, sesuai dari instruksi dari Kapolri bahwa selama sidang di MK, para petugas  melarang segala macam kegiatan aksi unjuk rasa. Jika tetap ada aksi unjuk rasa yang digelar  maka pihaknya akan melakukan upaya persuasif untuk membubarkan aksi. 

"Sudah perintah dari kemarin, tidak boleh melaksanakan aksi di depan Gedung MK. Kemarin ada yang melakukan aksi di depan patung kuda, jadi ternyata sebagian besar orang itu bukan berasal dari Jakarta," imbuhnya. 

Harry memastikan, selama pengamanan tidak ada satupun personil yang dilengkapi senjata api dan peluru tajam karena mereka akan lebih melakukan pendekatan secara persuasif terhadap para peserta aksi.

"Kita dari Polres Jakarta Pusat tidak mengeluarkan izin, tapi kalau ada kita punya prosedur cara bertindak dari mulai imbauan hingga tindakan tegas," paparnya.

Seperti diketahui bahwa pada hari ini majelis hakim MK akan menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilpres yang sebelumnya digugat oleh pihak kuasa hukum Prabowo-Sandi. Agenda sidang pembacaan putusan akan dilakukan dimulai pada pukul 12.30 WIB. 

Dalam rangka mengamankan jalannya sidang putusan, aparat gabungan kepolisian dan TNI sudah bersiaga di sepanjang Jln Medan Merdeka Barat dengan menutup arus lalin di kedua arah baik yang menuju Harmoni maupun menuju Bundaran HI.