Napi Wajib Baca Al Quran

MUI Sayangkan Menteri Laoly

Safari
MUI Sayangkan Menteri Laoly
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly

Jakarta, HanTer-- Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), H Ikhsan Abdullah mengatakan, penonaktifan Kepala Lembaga Pemasyarakat (Kalapas) oleh Menkumham sangat disayangkan. Seharusnya, siapapun baik itu pejabat negara, termasuk Kalapas yang memberikan anjuran agar  masyarakat dan warga binaan (napi) yang ada di lingkunganya dapat meningkatkan baca tulis Al Quran bagi yang beragama Islam, justeru harus mendapatkan apresiasi. Karena aparat tersebut sedang melaksanakan penjabaran Pasal 29 UUD 1945.

"Bila dianggap akan dapat membebani, maka harus dibuatkan regulasinya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Bukan menonaktifkan pejabatnya," tegas H Ikhsan Abdullah kepada Harian Terbit, Selasa (25/6/2019).

Ikhsan menilai, jika regulasi tersebut tidak dibuat maka pengamalan UUD 45 khususnya Pasal 29 menjadi kaku dan kurang berjalan baik. Padahal warga binaan itu harus mendapatkan bimbingan dalam hal melaksanakan legiatan ibadah agar kelak ketika kembali ke masyarakat yang bersangkutan akan menjadi lebih baik dan memperoleh bekal membaca Al Quran bagi yang muslim.  

Sementara itu, pemerhati hukum dari STIH Litigasi, Muhammad Hajoran Pulungan mengatakan,  penonaktifan Kalapas karena napi wajib membaca Al Quran merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM. Hanya saja penonaktifan Kalapas tersebut terkesan terburu-buru dan tanpa mempertimbangkan dari sisi lain.

"Kalau setuju tidak setuju tentu menteri punya pertimbangan tersendiri, tapi dalam kasus ini kalau hanya membuat kebijakan yang tidak tepat, tapi bermanfaat buat mereka tentu harus dipertimbangkan lagi untuk menonaktifkan Kalapas tersebut," ujar Joran kepada Harian Terbit, Senin (24/6/2019).

Joran menilai, membaca Al Quran itu bagus apa lagi buat para napi agar setelah bebas mereka bisa kembali ke jalan yang benar. "Niatnya baik (baca Al Quran), tapi bukan menjadi syarat bebas bersyarat bagi napi, tapi sebatas pembekalan bagi napi setelah bebas," jelasnya.

Advokat publik Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Masyarakat, Yohan Misero juga mempertanyakan cepatnya penonaktifan Kalapas karena menerapkan aturan membaca Al Quran untuk napi beragama Islam. Harusnya Menkumham bisa melakukan hal lain seperti memindahkan saja Kalapas tersebut dari sana.  

Yohan menegaskan, sikap Menkumham yang menonaktifkan Kalapas sudah dalam koridor yang benar. Karena orang tentu menjalankan agamanya dengan caranya masing-masing. Oleh karenanya memaksakan narapidana untuk membaca Al Quran,  bukan cara yang dapat diterima semua orang, meski bertujuan baik.

Dihubungi terpisah, Pimpinan Majlis Ta'lim Was Sholawat An Nur, Ustadz Anugrah Sam Sopian mengatakan, aturan yang mewajibkan napi yang beragama Islam agar dapat membaca Al Quran sangat bagus dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Aturan yang diterapkan Kalapas harusnya tidak ditanggapi secara berlebihan. Karena dengan aturan tersebut dapat meningkatkan nilai spiritualitas napi, agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

"Dan pada dasarnya membaca Al Quran ini merupakan pelajaran dasar yang semestinya dikuasai oleh setiap muslim," tegasnya.

Terkait adanya aturan membaca Al Quran yang justru berujung rusuh di lapas, Ustadz Sopian, maka harus dibenahi agar tidak timbul kerusuhan di dalam Lapas. Bagaimana caranya agar niatan baik dilaksanakan dengan cara yang baik agar dapat diterima oleh berbagai pihak. Terutama sangat penting untuk mengenalkan dan sosialisasi program sebelum diterapkan.

Nonaktifkan

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan sudah menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman) Haryoto yang menerapkan aturan wajib membaca Al Quran bagi narapidana Islam yang menjalani pembebasan bersyarat. Alasannya, ketika wajib baca Alquran diterapkan sebagai syarat pembebasan itu melampaui kewenangan kalapas. Karena aturan tersebut ternyata berbuntut polemik dan menjadi pemicu kerusuhan di Lapas Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

"Itu sudah ditarik (dinonaktifkan) orangnya (Kepala Lapas Polewali Mandar) ke Kanwil (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat)," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2019).