Saut Situmorang: KPK Pelajari Dugaan Korupsi di PT KBN

Safari
Saut Situmorang: KPK Pelajari Dugaan Korupsi di PT KBN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan lembaga antirasuah akan mempelajari laporan soal dugaan korupsi yang diduga melibatkan Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Sattar Taba. 

''Nanti KPK pelajari, seperti apa kasusnya,'' ujar Saut Situmorang  ketika dikonfirmasi soal dugaan korupsi KBN (Kawasan Berikat Nusantara) yang mangkrak 1 tahun di Polda Metro Jaya. Dugaan korupsi proyek pembangunan pelabuhan Marunda Jakarta Utara diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp7,7 miliar. 

Dikonfirmasi terpisah, Jubir KPK Febri Diansyah mengaku belum dapat menyampaikan perkembangan dugaan korupsi di PT KBN. Hal ini lantaran laporan tersebut masih dikaji Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas). "Kalau di Dumas masih awal (informasinya)," katanya.

Dalam satu kesempatan, Saut mengingatkan, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Hal itu merespons berbagai kasus korupsi perusahaan pelat merah yang tengah ditangani KPK. 

Untuk itu, lanjut Saut, penerapan governance bagi BUMN masih perlu ditingatkan. Terlebih,  sudah ada beberapa kasus yang ditangani KPK teryata melibatkan pihak  BUMN. Bahkan ada kasus yang melibatkan direkksi BUMN.  Hal tersebut perlu diantisipasi agar kasus serupa tidak lagi terulang.

"Seharusnya ada sikap tegas di kepemimpinan BUMN untuk menerapkan good corporate governance. Apalagi dalam proyek konstruksi, jika korupsi tidak terjadi, maka masyarakat akan lebih menikmati hasil pembangunan," pungkas Saut.

Diberikan sebelumnya, KPK menerima dua laporan dugaan korupsi yang membelit BUMN Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dua laporan itu, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dana sebesar Rp 7,7 miliar milik PT Karya Citra Nusantara (KCN), dengan terlapor Akhmad Khusairi, Direktur Keuangan PT KCN dan M Sattar Taba Dirut PT KBN tertanggal 21 Februari 2019, serta laporan tentang dugaan suap dan gratifikasi serta korupsi biaya hukum PT KBN sebesar Rp 33.875.781.771 tertanggal 22 Maret 2019.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari KBN terkait laporan dugaan korupsi yang masuk KPK.