Proses Pemilihan Wagub DKI Rampung Pada 22 Juli 2019

Sammy
Proses Pemilihan Wagub DKI Rampung Pada 22 Juli 2019
Gubernur DKI Anies Baswedan. Foto: Kumpuran

Jakarta, HanTer – Hingga saat ini kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta  masih kosong. Terkait hal ini pada 22 Juli 2019 nanti DPRD DKI Jakarta berencana menggelar rapat paripurna istimewa pemilihan wakil gubernur.

"Insya Allah tanggal 22 Juli kita rapat paripurna pemilihan wagub. Maunya langsung terpilih hari itu juga," kata Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Ongen memastikan, pemilihan wagub tidak dilakukan secara aklamasi lantaran ada salah satu cawagub yang mengundurkan diri. "Kalau mundur bisa kena pasal pidana sesuai UU Pilkada. Nanti kita masukan dalam tata tertib," ujar Ongen.

Proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu bergulir sejak November 2018. Awalnya, partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Partai Gerindra, mengusulkan dua calon wagub.

Setelah muncul dua nama, partai menggelar fit and proper test untuk menyeleksi kandidat. PKS mengusulkan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Tahapan ini sempat jalan di tempat lantaran Gerindra ingin calon yang diusulkan PKS itu berjumlah lebih dari dua orang. Alhasil, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI, Abdurahman Suhaimi, masuk bursa calon wagub.

Tim fit and proper test yang terdiri dari empat orang memutuskan Agung dan Syaikhu yang layak dicalonkan. Partai lalu menyerahkan surat berisikan dua nama ini kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies yang meneruskan surat itu ke anggota dewan.

Penetapan satu nama yang terpilih sebagai wagub DKI dilakukan dalam rapat paripurna dewan. Paripurna baru bisa berjalan apabila dua pertiga dari 106 anggota dewan hadir rapat alias kuorum. Calon wagub dengan perolehan suara 50+1 yang berhak menggantikan Sandiaga Uno.

Persyaratan kuorum dan suara 50+1 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

PKS Gugur

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, mengatakan, nantinya klausul itu menyatakan jika peserta rapat paripurna tidak kuorum sampai dua kali dalam jenjang 10 hari maka dua calon dari dari PKS gugur, sehingga dilakukan pemilihan ulang.

Dengan begitu, Partai Gerindra sebagai partai pengusung bisa mengajukan calon dengan alasan calon dari PKS tidak bisa dipilih karena tak kuorum. "Nanti klausul itu dimasukan dalam tata tertib," kata Taufik di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Ia menerangkan, penetapan satu nama yang terpilih sebagai wagub DKI dilakukan dalam rapat paripurna DPRD. Paripurna, lanjut dia, baru bisa berjalan apabila dua pertiga dari 106 anggota dewan hadir rapat alias kuorum.

"Calon wagub dengan perolehan suara 50+1 yang berhak menggantikan Sandiaga Uno," ungkapnya.