IMB untuk Pulau Reklamasi Akibat Kebijakan Ahok

Sammy
IMB untuk Pulau Reklamasi Akibat Kebijakan Ahok

Jakarta, HanTer - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni mengatakan bahwa Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan telah menunjukkan komitmennya menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta. 

Menurut dia, apa yang dilakukan Anies saat ini hanya akibat dari kebijakan Gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Polemik pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 932 bangunan di Pulau D atau Pulau Maju merupakan dampak dari kebijakan era Aho,” kata Abdul Ghoni.

Menurutnya, kebijakan Ahok yang mengeluarkan empat izin reklamasi pada 22 Desember 2014, 22 Oktober 2015 (2 izin), dan 17 November 2015 mengakibatkan IMB dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) pada tahun ini.

"Didalam itu ada pembahasan yang sudah dibangun. Saat itu kan enggak ada izinnya, ilegal. Kan Gubernur Ahok yang sahkan. Jadi dia memberikan aturan yang salah. Jadi jangan hanya dilihat dia pengembang besar jadi diberikan dispensasi," kata Ghoni di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Ghoni menegaskan penerbitan IMB di Reklamasi Pulau D bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya sebuah persyaratan penggunaan bangunan. Ia sekaligus menuturkan, Gubernur Anies memiliki pertimbangan yang dikonsultasikan bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta sebelum mengeluarkan IMB tersebut.

"Ada bangunan 600 unit dan itu sudah disegel oleh Anies Baswedan. Kalau yang sudah direklamasi sudah dibangun, tidak mungkin Ahok tidak tahu. Kalau Anies yang salah, namanya reklamasi kan kitabnya enggak ada dan deadlock. Dan dalam itu ada pembahasan yang sudah dibangun," tutupnya.

Sebelumnya diketahui, Mantan Gubernur DKI Ahok sempat angkat bicara mengenai polemik IMB yang dikeluarkan Gubernur Anies diatas Pulau Reklamasi. Bahkan Ahok menyindir Anies Baswedan soal IMB tersebut. Menurutnya, langkah Anies menerbitkan IMB berbeda dengan yang dilakukannya dulu. 

"Aku sudah malas komentarinya. Kalau (dengan) Pergub aku bisa terbitkan IMB, reklamasi sudah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI," kata Ahok saat dihubungi wartawan, Rabu (19/6/2019).

Kini, Ahok heran dengan Anies yang mengeluarkan IMB untuk pulau reklamasi. "Anies kan anti reklamasi dan gubernur paling hebat berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi," kata Ahok.

Swasta

Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan, pulau reklamasi seharusnya tidak dikuasai oleh swasta seperti saat ini.

"Kalau dibilang untuk kepentingan publik, itu harus tertuang di panduan rencana tata ruang kotanya, bukannya malah mengakomodasi panduan rancang kota Gubernur sebelumnya," kata Elisa saat di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Ia mengatakan, jika Anies memang memiliki visi yang berbeda terkait reklamasi dengan Gubernur sebelumnya, maka seharusnya Pergub Nomor 206 Tahun 2016 dicabut dan diubah. "Pokoknya kalau misalnya mau serius bikin Pulau C dan Pulau D untuk kepentingan publik, itu pergubnya dulu harus diubah," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo. Ia mengatakan jika pemerintah serius mau memperbaiki masalah reklamasi, maka aturan-aturan yang ada harus diubah. "Aturannya itu sudah enggak benar," kata Agus di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Diketahui di Pulau D reklamasi terdapat 932 bangunan, yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu, terdapat ratusan rumah kantor dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. 

Gubernur Anies sempat menyegel bangunan di atas pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang melanggar IMB, tepatnya pada Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

#Reklamasi   #anies   #ahok