Jakarta Tidak Aman, Orang Betawi Dirugikan

Masyarakat Betawi Tolak Kericuhan Saat Sidang Gugatan Pilpres di MK

Danial
Masyarakat Betawi Tolak Kericuhan Saat Sidang Gugatan Pilpres di MK
Dari kiri ke kanan: Ketua Assiasi Seni Tradisional Silat Betawi (Astrabi) Haji Anwar, Tokoh Majelis Adat Betawi KH Jaelani Lc, Imam Besar FBR KH Lutfi Hakim, Ketua Umum Bamus Betawi Haji Zainuddin, Sekjen Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Muhammad Ihsan dan Ketua Bamus Betawi Jakarta Selatan Ubaidillah, memberikan pernyataan pada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (11/6) malam. (Antara/Istimewa/2019)

Jakarta, HanTer—Sidang perdana gugatan hasil pemilu 2019 yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga terhadap pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan digelar Jumat (14/6/2019). Banyak pihak menginginkan persidangan berjalan lancer tanpa diwarnai aksi kerusuhan.  Masyarakat Betawi dari berbagai kalangan, dengan tegas menolak aksi yang menjurus ke arah kericuhan atau kerusuhan. Kerusuhan hanya merugikan orang Betawi.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan sejumlah tokoh Majelis Adat Masyarakat Betawi di Jakarta Selatan, Selasa malam. Hadir pada pertemuan ini KH. Ahmad Jaelani LC, Imam Besar FBR Lutfi Hakim, Sekjen Forkabi Muhammad Ihsan, Ketua Asosiasi Silat Tradisi Betawi (Astrabi) Anwar dan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bamus Betawi se-DKI Jakarta.

"Kita tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kericuhan seperti tahun 1998 lalu, karena yang sangat dirugikan adalah orang Betawi, kalo orang-orang bisa pulang kampung, sementara kalo orang betawi mau pulang kemana? Di sini rumahnya," kata Ketua Umum Bamus Betawi, Zainuddin (yang akrab disapa Haji Oding) seusai pertemuan tersebut.



Dari hasil pertemuan yang digelar untuk menyikapi gugatan hasil Pilpres 2019 di MK tersebut, Oding mengatakan Majelis Adat Masyarakat Betawi memutuskan untuk menolak dan tidak mengikuti jika ada rangkaian aksi-aksi yang berpotensi pada kerusuhan saat berjalannya proses persidangan di MK.

"Hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat Jakarta khususnya orang Betawi yang notabenenya adalah masyarakat kecil," ucap Oding.

Dia mengimbau kepada masyarakat Jakarta khususnya warga Betawi, tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong di seluruh lini media sosial.

"Kami (Majelis Adat Masyarakat Betawi) mengajak agar setiap dari kita bisa menyaring sebelum sharing kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya," ucapnya.

Tindakan Tegas

Di lokasi yang sama, anggota Majelis Adat Masyarakat Betawi sekaligus Imam Besar FBR, KH Lutfi Hakim menerangkan, demi situasi ibu kota Jakarta yang kondusif, pihaknya juga mengimbau kepada pihak tergugat dan penggugat, baik yang berada di Jakarta maupun di luar Jakarta, agar bisa menerima dengan legowo dan beradab hasil persidangan MK atas perkara tersebut.

Lutfi menambahkan, Majelis Adat Betawi mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas jika terjadi huru-hara saat pengumuman sidang MK.

"Karena kita 'kagak' mau denger ada orang kita menjadi korban, kita ingin Jakarta tetap aman," ucap Lutfi menegaskan.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 pada 24 Mei 2019. Setelah itu, Ketua Kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjajanto, mengajukan perbaikan permohonan gugatan tersebut pada Senin (10/6) kemarin.

Sementara itu, Ustad Endang Subandi, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Krendang, Tambora Jakarta Barat mengemukakan, dirinya bersama masyarakat Jakarta Barat mengecam keras apabila ada rangkaian aksi-aksi yang berpotensi pada kerusuhan saat berjalannya proses persidangan di MK, karena hanya akan merugikan masyarakat Jakarta.

"Kita tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kerusuhan seperti tahun 1998 lalu. Karena yang sangat dirugikan adalah orang Jakarta," ujar Ustad Endang kepada wartawan, Rabu (12/06/19).