Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Perusahaan Tak Bayar THR

Sammy
Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Perusahaan Tak Bayar THR

Jakarta, HanTer - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  akan memberikan sanksi tegas dan persempit gerak perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2019 bagi karyawan tanpa pengecualian.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andriyansyah menegaskan tidak akan mentolerir perusahaan yang mengabaikan pembayaran THR sesuai waktu yang ditentukan.

"Oh wajib itu. Maksimal 7 hari sebelum hari raya," ujar Andriyansyah di Jakarta, Minggu (19/5/2019)

Andri kemudian merujuk aturan Permen no 4 tahun 1999. Dalam aturan itu karyawan yang memasuki masa skorsing berhak mendapatkan THR tanpa terkecuali. 

Ia kemudian beralasan THR merupakan Hak karyawan dan kewajiban Perusahaan.

"Tidak bisa diukur karena karyawan itu salah beberapa hari kemudian ngga dibayar. Ngga bener itu," tegas Mantan Kadishub DKI Jakarta ini.

Saat ini terhadap aturan itu, Disnakertrans melalui Sudin ditingkat Kota telah menyebarkan edaran kepada sejumlah perusahaan untuk menyegerakan pembayaran THR. 

Bila lewat dari itu pihaknya bersiap memberikan surat teguran 1 dan 2, sebelum nantinya disanksi berat, mulai dari pencabutan ijin dan pembatasan gerak perusahaan.

Terhadap itu, Andri menegaskan pihaknya siap menjadi mediator bila nantinya ada perusahaan yang membandel dan tak membayar THR. Bahkan untuk gaji pun perusahaan wajib membayar selama sebulan karyawan kerja.

"Jadi tidak ada alasan mereka tidak bayar gaji atau THR, kami awasi terus," tutupnya.