Asisten Khusus Jaksa Agung RI Tawarkan  Model Baru Penegakan Hukum 

zamzam
Asisten Khusus Jaksa Agung RI Tawarkan  Model Baru Penegakan Hukum 

 

Jakarta, HanTer - Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Prof Dr Yos Johan Utama berpendapat sudah saatnya penguatan administrasi negara dalam pengelolaan Indonesia. 

Sehingga dalam penguatan tersebut tidak hanya terus-menerus menggunakan dan bertumpu pada hukum pidana. Apalagi hukuman pidana juga tidak menjamin bisa membuat pelakunya jera.

"Kita ini terus-terusan pakai hukum pidana. Sekarang kita lihat koruptor banyak masuk penjara, tapi kenyataannya tingkat korupsi masih tinggi dan cenderung meningkat," ujar Prof Yos dalam acara bedah buku "Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis", karya Dr Asep N Mulyana di Universitas Podomoro, Jakarta, kemarin.

Bedah buku karya Asisten Khusus (Asus) Jaksa Agung RI itu dibuka Rektor Podomoro University, Dr Cosmas Batubara dan keynote spech JAM Pidsus Adi Toegarisman. Hadir juga para Guru Besar, Rektor, Dekan FH, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Kementerian, Lembaga, Institusi Pemerintahan, Hakim, Jaksa, Polisi, Penasehat Hukum, Ekonom dan Pelaku Bisnis, serta mahasiswa hukum berbagai perguruan tinggi

Buku karya Dr Asep N. Mulyana mengemukakan dan menawarkan suatu model baru dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan bisnis dengan konsep Deferred Prosecution Agreement atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan. 

Ada beberapa cara konvensional dalam penindakan melalui instrumen hukum pidana juga perlu untuk memperhatikan aspek sosial ekonomi dengan mempertimbangkan akibat dan dampak terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Prof Yos menuturkan, akibat penggunaan hukum pidana tersebut justru semakin meningkatkan korupsi yang tersembunyi. Sehingga para kontraktor enggan mengerjakan proyek infrastruktur dan lebih banyak mengerjakan proyek sumber daya manusia. 

Akibatnya banyak yang hanya mengerjakan legaslitas saja. Tapi saat ini kenapa harus pakai hukum pidana dan bangga memenjarakan orang.

"Padahal penegakan hukum yang hebat itu tidak ada yang dimasukkaan ke penjara, asas yang digunakan bukan curiga tetapi kepercayaan," tegasnya.

Yos memaparkan, solusi untuk penguatan administrasi negara adalah tidak lagi mengedepankan hukum pidana secara berkepanjangan. Sehingga ke depan perlu penerapan hukum yang tidak hanya kurungan badan.

Sementara Rektor Podomoro University, Dr Cosmas Batubara mengatakan pihaknya terus fokus mengembangkan keilmuan baik secara teoritis maupun praktis di bidang hukum bisnis.

Cosmas berharap dengan pengembangan itu diharapkan kampusnya dapat memiliki pengaruh dalam pengembangan kajian-kajian intelektual dibidang hukum.

#Asus   #Jaksa   #Agung