Delegasi KMN Kembali Datangi Komnas HAM, “Ada Apa dengan Komisioner, Apa Mereka Pura-pura Tidur?”

Harian Terbit/Safari
Delegasi KMN Kembali Datangi Komnas HAM, “Ada Apa dengan Komisioner, Apa Mereka Pura-pura Tidur?”

Ada apa dengan Komisioner? Apa mereka pura-pura tidur? Inilah pertanyaan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Delegasi "Gerakan Pita Kuning" Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN) yang dipimpin oleh dr. Dhienda Nasrul, terkait belum bergemingnya Komnas HAM dalam merespon tewasnya 554 orang petugas Pemilu 2019.

Hingga saat ini desakan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas tragedy kemanusiaan itu semakin meluas. Selain KMN, desakan perlunya investigasi secara tuntas juga disuarakan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP 2019). 

Dalam pernyataan sikapnya AMP-TKP menyatakan, kematian 554 orang dan jatuh sakit 3.778 orang petugas Pemilu 2019 yang terdiri atas petugas KPPS, Panwaslu, dan Polisi, merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB). Tragedi Kemanusiaan yang menuntut perhatian, dan keprihatinan masyarakat, terutama penyelenggara Pemilu, dan Pemerintah.

Tragedi Kemanusiaan ini telah menimbulkan citra buruk Indonesia di mata internasional, dan mencederai pelaksanaan Pemilu 2019 yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Delegasi KMN pada Kamis 2 Mei 2019 lalu mendatangi Kantor Komnas HAM untuk mendesak Komisioner Komnas HAM membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas misteri wafatnya ratusan petugas Pemilu 2019. 

Untuk memastikan lagi, kata narahubung KMN, Wenry Anshory Putra, pada Kamis,  9 Mei 2019, Delegasi KMN kembali mendatangi Kantor Komnas HAM untuk menagih komitmen para Komisioner terkait penegakan HAM atas wafatnya 400 lebih petugas Pemilu 2019.

KMN menilai, Komnas HAM yang dipimpin oleh Ahmad Taufan Damanik dan enam komisioner serta Sekjen Tasdiyanto sangat tidak responsif atas wafatnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang telah menembus angka 500 jiwa lebih.
 
“Kami heran, tak ada satupun Komisioner yang bereaksi terkait wafatnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang telah menembus angka5jiwa lebih ini,” ujar Wenry dalam siaran pers yang diterima Harian Terbit, Rabu (8/5/2019).
 
KM mengingatkan para Komisioner Komnas HAM agar berkomitmen sesuai Pasal 89 Ayat 3 huruf b Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu, kami ingatkan pula sila kedua Pancasila yang menyebut bahwa “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. 

“Tak ada alasan bagi Komisioner untuk tidak bergerak dan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF),” ujar Wenry.
 
KPU-Kemenkes 

Sementara itu, Komisioner KPU, Viryan Azis menegaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dapat menyampaikan pendapat ataupun dugaan penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS.

Viryan menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mengaku mendapat laporan soal kemungkinan penyebab meninggalnya ratusan KPPS itu karena racun.

"Kami sih udah datang ke beberapa keluarga korban, apakah yang bersangkutan (Fahri Hamzah) udah pernah takziah ke keluarga korban?" ujar Viryan Azis di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Sedangkan terkait usulan Fahri Hamzah soal pembentukan tim investigasi untuk mengetahui sebab petugas KPPS meninggal dunia, menurut Viryan, hal itu tidaklah relevan. Karena saat ini yang relevan adalah sudah berkomunikasi dengan Kemenkes sebagai pihak yang berkompeten untuk mengetahui penyebab meninggalnya seseorang.

"Tim investigasi saya pikir tidak relevan, yang relevan sekarang adalah kita ingin mengetahui. Sudah berjalan sejak awal, kami sudah komunikasi dengan Kemenkes," ujarnya.

Sebelumnya, Senin (6/5/2019) Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku mendapat laporan soal kemungkinan petugas KPPS meninggal karena racun. Pernyataan Fahri soal kemungkinan petugas KPPS meninggal pada Pemilu 2019 karena diracun disampaikan usai menerima perwakilan sejumlah dokter di DPR.

#Pemilu   #komnasham   #kpps   #pilpres