Terungkap di Sidang, Pertamina Tidak Menanggung Kerugian pada Akuisisi Blok BMG

Anugrah
Terungkap di Sidang, Pertamina Tidak Menanggung Kerugian pada Akuisisi Blok BMG
Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/4/2019).  Foto: Antara

Jakarta, HanTer -- PT Pertamina (Persero) tidak menanggung kerugian dalam akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009. Pasalnya, sudah dilakukan kajian risiko terlebih dahulu.

Hal itu terungkap dalam keterangan saksi Anggota tim hukum Pertamina Hulu Energi, Uky Mohammad Masduki dalam sidang kasus korupsi terkait akuisisi Blok BMG dengan terdakwa mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/4/2019). 

Dalam persidangan, Uky mengatakan, timnya sudah melakukan kajian bersama konsultan hukum Australia Baker McKenzie sebelum perusahaannya melakukan akuisisi participating interest 10 persen di Blok BMG. Salah satu yang dikaji ialah risiko yang berpotensi terjadi pada blok migas itu setelah proses akuisisi. 

"Jadi prinsip mitigasi yang kami lakukan untuk melindungi Pertamina. Melindungi itu aspeknya adalah dari risiko," kata Uky kepada jaksa. 

Ia menambahkan, selain mengkaji potensi risiko, timnya juga mengelompokkan potensi risiko itu mulai dari yang tinggi, medium, dan rendah. Hasil kajian itu, kata dia, sudah dipaparkan dalam rapat direksi Pertamina yang membahas rencana akuisisi Blok BMG. 

Karenanya, lanjut Uky, risiko-risiko yang ditemukan itu pun sudah dijamin oleh PT Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd), selaku penjual participating interest. Artinya, kata dia, jika potensi risiko itu benar terjadi setelah akuisisi maka Pertamina tidak harus menanggung kerugian apa pun. 

"Sudah dapat jaminan dalam pasal SPA [Sales Purchase Agreement], itu sudah aman bagi kami: Pertamina," kata Uky. 

Oleh karena itu, dia menilai kegagalan Blok BMG berproduksi setelah proses akuisisi, yang diduga mengakibatkan kerugian bagi Pertamina, disebabkan faktor lain yang tidak terdeteksi sebelumnya. Sedangkan danya potensi risiko yang tidak terdeteksi sebelum akuisisi itu adalah hal yang wajar. 

Terpisah, Kuasa Hukum Karen, Susilo Ariwibowo mengatakan, pertama terkait akuisisi Blok BMG Australia pada 2009 silam dalam proses pengambilan keputusan, aksi atau kebijakan korporasi diambil secara kolektif kolegial oleh board. Artinya keputusan diambil secara bersama-sama oleh board (seluruh direksi) bukan perorangan. 

''Jadi jelas bahwa pengambilan keputusan pengambilalihan Blok BMG itu lakukan oleh board secara bersama-sama oleh seluruh direksi. Dalam beberapa kali pertemuan rapat direksi itu dikatakan semua direksi setuju untuk melakukan pengambilalihan Blok BMG,'' ujar Susilo usai persidangan.  

Keduanya, lanjutnya, sebenarnya persetujuan yang diperoleh dari komisaris itu sudah cukup, tidak perlu lagi meminta persetujuan yang lain-lain. Hal itu tertulis dalam anggaran dasar yang menyebutkan persetujuan hanya satu. Bahkan termasuk membuat anak perusahaan untuk melakukan perkerjaan itu cukup dengan satu persetujuan.

''Persetujuan itu sudah didapat oleh direksi pada tanggal 30 April 2009. Jadi artinya secara keseluruhan kebijakan yang diambil oleh direksi sudah memenuhi anggaran dasar dan aturan teknis lagi yang namanya board manual,'' pungkas Susilo.