UAS Tidak Bisa Dihukum

Safari
UAS Tidak Bisa Dihukum
Prabowo Subianto dan UAS

Jakarta, HanTer-- Pengamat hukum dari Universitas Nasional (UNAS) Dr Ismail Rumadan mengatakan, terlalu dini jika bahasa Ustaz Abdul Somad (UAS) yang viral video kemudian ditafsirkan kalau da’i tersebut telah mendukung Prabowo - Sandi di Pilpres 2019. Karena dukungan UAS dari mana? Apakah ada pernyataan resmi secara tertulis atau lisan? Ataukah namanya tercatat dalam sebagai salah satu tim kampanye atau tim relawan untuk mendukung Prabowo.

"Kan tidak pernah adah ada dukungan itu. Apakah karena adanya rekaman video yang viral di media sosial itu yang dianggap bahwa UAS telah mendukung Pak Prabowo?" tanya Ismail kepada Harian Terbit, Jumat (12/4/2019).

Ismail menilai, UAS itu sangat memahami posisinya sebagai seorang ulama, sehingga UAS tidak pernah menyodorkan diri kepada calon presiden untuk dukung-mendukung. UAS mendatangi Prabowo, karena Prabowo ingin meminta nasehat darinya sebagai seorang ulama. Oleh karenanya UAS menyampaikan pesan serta nasehat sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang ulama.

"Dan semestinya posisi ulama seperti itu. Ulama itu harus mengambil jarak dengan seorang pemimpin, tidak boleh seorang ulama datang mengetuk pintu seorang pemimpin, akan tetapi seorang pemimpinlah yang datang mengetuk pintu ulama," tegasnya.

Jadi, sambung, apa yang disampaikan UAS kepada Prabowo sebagaimana rekaman video yang beredar adalah sesuatu yang sangat tepat untuk disampaikan seorang ulama kepada seorang calon pemimpin. Ismail pun menilai, UAS yang bakal kena hukum karena kepanikan petahana.

Oleh karenanya, lanjut Ismail, jika benar ada reaksi dari pihak lain atau pihak petahana atas tausiyah UAS yang dianggap melanggar hukum, maka reaksi tersebut menunjukan bentuk kepanikan yang sangat besar dari sang petahana. "Dan ridak disadari bahwa tindakan tersebut justru berpotensi merugikan sang petahana, karena terkesan dipaksakan," paparnya.

Tidak Bisa

Sementara itu, Dewan Pembina Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK) Frans immanuel T Saragih mengatakan, UAS tidak bisa diberikan sanksi. Karena jika melihat komentar Rocky Gerung dan komentar beberapa tokoh bahwa PNS atau tidak maka semua punya hak pilih di Pilpres. Yang penting jika PNS atau pegawai pemerintah maka jangan menggunakan atribut pemerintah berkampanye untuk mempengaruhi orang lain mengikuti arahannya.

"Tapi kalau dia secara pribadi menyatakan dukungannya itu sah-sah saja dan tidak bisa melarang dan itu juga dilindungi UU tapi tidak menggunakan hal-hal yang bersifat kenegaraan ketika seorang PNS sudah selesai bekerja," paparnya.

Menurutnya, dalam pertemuan itu UAS menceritakan bahwa ada ulama yang sudah bermimpi 5 kali tentang Prabowo. Dalam pertemuan itu UAS juga tidak menggunakan atribut PNS tapi secara pribadi sebagai seorang penceramah sebagai seorang ahli agama menyatakan bahwa dirinya mendukung Bapak Prabowo," paparnya.