Noor : Tindakan Tepat Bagi Pelaku Perundungan Adalah Rehab

Danial
Noor : Tindakan Tepat Bagi Pelaku Perundungan Adalah Rehab
Tersangka perundungan  anak SMP di Pontianak ber inisial A

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo telah memerintah Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk tegas menangani kasus dugaan perundungan  yang dialami anak SMP di Pontianak ber inisial A. Hukum yang berlaku harus ditegakkan dalam kasus ini, Penegasan tersebut di kutip di berbagai media pada Rabu 10 April 2019.

Menurut Pengamat hukum dari Kantor Hukum IBEN, Noor Fajar Asa SH MH, pernyataan dan sikap tegas Presiden Jokowi tersebut perlu kita dukung bersama. 

"Yang di maksudkan Tegas di sini adalah , agar kita memaknainya untuk Pihak Kepolisian secara cepat dan tepat sesuai prosedur Hukum yang berlaku dan segera berkoordinasi dengan pihak pihak terkait di karenakan Korban dan Pelaku adalah sama sama berstatus pelajar, dan mereka itu adalah aset bangsa yang sama sama perlu diselamatkan," kata Fajar dalam keterangannya yang disampaikan di kantornya kawasan Grand Rukan Panglima Polim, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Dijelaskan Noor, kabar awal yang sangat menghebohkan terkait kasus kekerasan yang melibatkan siswa SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, mengundang perhatian banyak pihak. Seorang pelajar berinisial A menjadi korban pengroyokan yang dilakukan oleh 12 siswi SMA di kota Pontianak.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pada prinsipnya, mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"UU SPPA mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.
Pasal 1 angka 2 UU SPPA membagi 3 (tiga) definisi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana," paparnya.

Selain itu, menurut Noor, anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
Dalam hal tindak pidana, yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka di ambil langkah Diversi.

"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana," beber Noor Fajar Asa  SH MH yang kebetulan pernah mendampingi pelaku perundungan kasus Thamrin City pada Juni 2017 di DKI Jakarta.

"Bila dipandang perlu, pihak pihak terkait dalam rangka  diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan atau dapat melakukan pertemuan terpisah," tambahnya.

Berikut Noor mengungkapkan, berdasarkan Pasal 11 UU SPPA, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.

2. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali.

3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) tahun.

4. Pelayanan masyarakat.

Apabila kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi wajib menerbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara.

"Bercermin dari kasus Perundungan Thamrin City, maka putusan yang di hasilkan bersama dari pihak pihak yang terkait saat itu, mengambil langkah bahwa para pelaku perundungan di ikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, mereka wajib mengikuti Rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani milik Kementerian Sosial di Pondok Bambu, Jakarta Timur," ulasnya.