Bom Waktu Pergub DKI Jakarta Tentang Rumah Susun Milik

Sammy
Bom Waktu Pergub DKI Jakarta Tentang Rumah Susun Milik
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No.132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik dipandang oleh sejumlah kalangan bukan solusi yang tepat untuk mengatasi konflik baik antar pemilik/penghuni maupun antara pemilik/penghuni dengan pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Bahkan Pergub yang ditandatangani Gubernur Anis Baswedan itu potensial menyimpan 'bom waktu' yang justru akan merugikan semua pihak.

Bom waktu yang akan terjadi dalam waktu dekat, sebagaimana diungkap Advokat Razman Arif Nasution yang tercatat sebagai pemilik/penghuni Apartemen Mediterania Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat, membuat konflik antar pemilik/penghuni dan pemilik/penghuni dengan pengurus PPPSRS akan semakin memanas. Karena selama ini, lanjut Razman, sebagian besar penghuni apartemen kami tidak ada masalah. "Aman-aman saja," ujarnya.

Razman juga menyayangkan Gubernur Anis yang hanya mendengar dari satu pihak dan tidak mengecek langsung ke lapangan. "Apa benar pengelola apartemen yang dikelola oleh seluruh penghuni tidak ada masalah?" ungkit Razman sebagaimana diberitakan Indo Pos, Kamis, 21 Maret 2019.

Faktanya, sebut Razman, kepengurusan PPPSRS yang murni dari pemilik oleh pemilik dan untuk pemilik tidak seindah yang dibayangkan. Beberapa pengelolaan yang sudah dilepas oleh pengembang, pengelolaannya bukan bertambah baik, Justru bertambah buruk, hingga terjadi modus-modus KKN dalam penunjukkan vendor-vendor.

"Saya tidak mau pengelolaan apartemen itu diurus oleh orang-orang yang tidak profesional. Pasti pengelolaannya akan amburadul. Sekarang saja, setelah Pergub keluar, gaji karyawan dan biaya operasional telat dibayarkan karena dibekukan oleh Ketua PPPSRS-nya," tandas Razman.

Memang, Pergub No/132/2018 ini dipandang tidak komprehensif oleh Erwin Kallo yang juga praktisi hukum properti. Satu di antara titik lemah Pergub ini adalah Pasal 28 (7) jo Pasal 36 (3) tentang one unit one vote. Pasal-pasal itu dinilai Erwin bertentangan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rusun, yaitu mekanisme pemungutan suara berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) atau luasan unit apartemen.

"Kalau aturan ini dimaksudkan untuk mencegah pengembang atau pengelola untuk menjadi anggota PPPSRS itu ridak tepat. Sebab rumah susun komersial atau apartemen memang harus dikelola oleh pihak yang profesional dan memiliki rekam jejak baik," papar Erwin.

Maka, Erwin tidak setuju Pergub DKI Jakarta memperuncing peta konflik antara pengembang dan pemilik/penghuni. "Bagi saya, siapa pun pengelola tidak masalah selama dilakukan secara transparan. Yang terpenting ada mekanisme pertanggung-jawaban yang jelas terhadap penggunaan iuran dari pemilik/penghuni," ungkap dia.

Bom Waktu Lainnya
Berdasarkan uraian di atas, bom waktu yang pasti terjadi dengan dimungkinkannya pengelolaan yang tidak profesional, tentu saja menyangkut keselamatan dari penghuni itu sendiri. Tentang bagaimana menangani lift, jaringan kabel, air dan lainnya. Sehingga tidak terjadi lift tiba-tiba mati karena dikelola asal-asalan, air mampet, bahkan bencana kebakaran.

Belum lagi bagaimana mengatasi sengketa pengelolaan parkir, munculnya pedagang di sekitar areal apartemen yang mungkin didatangkan oleh pengurus PPPSRS yang tentu saja akan membawa pemilik/penghuni semakin tidak nyaman. Itu juga akan menjadi bom waktu yang perlu diwaspadai karena pengelolaan parkir dan pedagang akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit bagi pengurus PPPSRS.

Dan yang lebih mengerikan lagi, bagaimana kalau gaji karyawan dan biaya operasional tidak segera turun tepat waktu karena iuran yang tersendat atau munculnya vendor-vendor yang ditunjuk secara serampangan tanpa mengetahui rekan jejaknya. Dengan kata lain, Pergub yang dikeluarkan Gubernur Anis menyimpan bom waktu yang sangat berbahaya untuk pemilik/penghuni apartemen yang mestinya hak dan kewajibannya tetap dijaga oleh pengelola yang lebih profesional.

 

Marlin Dinamikanto (Aktivis sekaligus pemerhati masalah perkotaan)

#Rusun   #rumah   #susun   #pergub   #dki