Akibat Proses Pemilihan Berbelit-belit

Posisi Wagub DKI Enam Bulan Kosong, Warga Dirugikan

HarianTerbit/Sammy
Posisi Wagub DKI Enam Bulan Kosong, Warga Dirugikan
Balaikota DKI Jakarta

Hingga saat ini posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta masih kosong. Proses pemilihan yang dilakukan DPRD dinilai berbelit-belit sehingga menjadi lama. Akhirnya DPRD membentuk panitia pemilihan. Lambatnya penentuan Wagub tersebut dinilai merugikan warga.

Anggota Komisi A DPRD DKI William Yani mengatakan, pembentukan panitia karena proses pemilihan wagub sudah terlalu lama dan berbelit-belit.

"Saya kira publik ini sudah bertanya-tanya, sudah enam bulan kelamaan nih. Nah kami berharap supaya yang simpel saja, mudah-mudahan pemilihan bisa segera berjalan," kata William, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019). 

Rugikan Warga

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, heran pembahasan dua calon wakil gubernur atau cawagub DKI Jakarta berlarut-larut. Dia menyatakan, partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno terlalu lama menetapkan cawagub DKI untuk direkomendasikan menjadi wagub DKI.

"Jika memang Gerindra-PKS memikirkan Pak Anies dan rakyat Jakarta mestinya dipercepat," kata Pangi di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Menurut Pangi, seharusnya Gerindra dan PKS tak perlu menghabiskan waktu enam tujuh bulan untuk memilih dua sosok yang layak direkomendasikan jadi wagub DKI. Sebab, dua partai ini sudah bersekutu. Lagipula, ujar Pangi, hanya ada dua partai yang mendiskusikan siapa calon yang pantas mendampingi Gubernur DKI Anies Baswedan.

Dampaknya, lanjut dia, warga dan pemerintahan DKI Jakarta dirugikan. Beberapa tugas wagub jadi tak ada yang mengisi. Contohnya peninjauan di Kepulauan Seribu, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terserap, dan mengawasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Apalagi fungsi wagub di DKI bukan sekadar ban serep. Mereka punya fungsi inti, tidak sama dengan wagub-wagub di daerah lain," kata Pangi.

Pangi melihat banyak konflik kepentingan alias conflict interest dalam penetapan dua cawagub DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik juga meminta agar pansus dibentuk terlebih dahulu sebelum panitia pemilihan.

Adapun Pansus nantinya, akan bertugas untuk memilih panitia pemilihan.  "Ini bukan soal ribet dan cepat, ini soal yang benar. Jangan yang simpel, simpel kalau salah nanti digugat," ujar Taufik.

DPRD DKI Jakarta telah menerima surat berisi dua nama cawagub DKI Jakarta yang diusulkan Gerindra dan PKS dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (4/3/2019) lalu.

Dua nama itu yakni kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.