Diskusi Dialektika DPR: Andi Arief Dituding Kriminal Narkoba

Danial
Diskusi Dialektika DPR: Andi Arief Dituding Kriminal Narkoba
Anggota Fraksi PDIP MPR RI, Henry Yosodiningrat

Jakarta, HanTer - Buntut dari kasus narkoba yang awalnya ditangani polisi, namun terkesan tidak ada kepastian hukum, sehingga terlihat jelas telah terjadi pelecehan terhadap penegakan hukum dengan mengabaikan harga diri Korps Bhayangkara.

Menanggapi kasus ini, Anggota Fraksi PDIP MPR RI, Henry Yosodiningrat menegaskan jika Wasekjen Demokrat Andi Arief (AA) itu sebagai pengguna narkoba, tak bisa dipulangkan begitu saja, tanpa putusan hakim. AA itu pelaku kriminal narkoba, bukan korban.

“Yang berhak memutuskan pengguna narkoba itu direhabilitasi atau tidak itu hakim, bukan polisi. Makanya tidak benar, kalau AA dipulangkan itu karena tidak terbukti menggunakan narkoba,” tegas Henry di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Henry dalam dialog Empat Pilar MPR ‘Narkoba dan Kehancuran Kedaulatan NKRI’  bersama anggota Fraksi NasDem MPR RI Taufiqulhadi, dan mantan Kabag Humas BNN, Kombes Pol Sulistiandriatmoko itu nampak kesal.

AA menurut Henry, sudah terbukti dan bukti itu sudah jelas di kamar hotel bersama perempuan, ada bong di kloset, urine, dan lain-lain. “Jadi, dipulangkannya Andi Arief itu bukan karena tidak terbukti, melainkan tetap menjadi tersangka. Dan, yang putuskan direhabilitasi atau tidak itu hakim,” ujarnya.

Dijelaskan aktivis pemberantasan narkoba ini, merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum, padahal kabar ini pun sudah menjadi informasi meluas ke seluruh Indonesia. Bagaimana masyarakat biasa yang juga hanya pemakai? Namun terus diproses.

Karena itu tak benar kalau AA mengklaim dirinya bukan kriminal, tapi bukan korban. “Yang namanya korban itu anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Kalau AA itu sudah dewasa, bawa perempuan, ada kondom, ada bong dan lain-lain. “Kalau AA bilang bukan kriminal, itu namanya dia lagi sakau, fly, ngacau. Tulis itu, saya tanggung jawab,” bebernya.

Henry mengusulkan Undang-Undang Narkotika tahun 2011 ini direvisi. Karena dari 155 pasal hanya 37 pasal yang menjadi kewenangan BNN. Selebihnya menjadi kewenangan BPOM dan Kemenkes RI. “Harusnya semua kewenangan diberikan ke BNN. Sehingga kepala BNN bisa bekerja lebih tegas dan profesional seperti dilakukan Presiden Pilipina, Duterte.

“Saya siap. Selama 40 tahun di Granat (Gerakan Nasional Anti Narkoba), saya sudah habis sekitar Rp 10 miliar. Ini demi keselamatan generasi muda dan bangsa ini. Saya tak akan berhenti untuk melawan narkoba meski diteror,” pungkasnya.