Berbekal Pergub Cacat Hukum, RULB PPPSRS GCM Hanya Dihadiri Segelintir Warga

Anu
Berbekal Pergub Cacat Hukum, RULB PPPSRS GCM Hanya Dihadiri Segelintir Warga
Rapat Umum Anggota Luar Biasa Penyesuaian Kelembagaan PPPSRS-Graha Cempaka Mas sesuai Pergub DKI Jakarta No 132 tahun 2018

Jakarta, HanTer -- Aksi segelintir warga apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) menggelar Rapat Umum Anggota Luar Biasa Penyesuaian Kelembagaan PPPSRS-Graha Cempaka Mas sesuai Pergub DKI Jakarta No 132 tahun 2018, bakal berbuntut masalah hukum. Pasalnya, Pergub yang diteken Gubernur DKI Anies Baswedan itu dinilai cacat hukum.

Saurip Kadi sebagai Ketua Dewan Penasehat PPPSRS GCM kubu Tony Soenanto menggelar Rapat Umum Anggota Luar Biasa Penyesuaian Kelembagaan PPPSRS-Graha Cempaka Mas, di Asana Kawanua, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019). Rapat yang digelar itu hanya dihadiri oleh 105 penghuni GCM.

Menyikapi kasus di atas, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru, Sugiyanto mengingatkan Pemprov agar tidak gegabah menerapkan peraturan tersebut. Pasalnya, Pergub DKI Jakarta No 132 tahun 2018 itu dinilai cacat hukum. 

“Pergub yang diterbitkan Gubernur DKI itu dipastikan cacat hukum, sebab UU No 21 Tahun 2011 tentang Rusun, sejak diundangkan pada 10 November 2011 hingga saat ini belum mempunyai turunan hukum yakni Peraturan Pemerintah (PP),” ujar Sugiyanto di Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Bila Pemprov DKI Jakarta tetap bersikukuh melaksanakan Pergub Rusun Milik yang sudah diterbitkan, meski banyak hal yang bertentangan dengan undang-undang diatasnya, maka tindakan itu akan sia-sia bila dikaitkan dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Dalam Pasal 6 PP tersebut memuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan evaluasi terhadap laporan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setiap tahun dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait. 

“Selama Pergub tidak sejalan dengan peraturan di atasnya apalagi bertentangan dengan undang undang, maka pemerintah pusat bisa mencabutnyat,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) kubu Tony Soenanto-Saurip Kadi dkk tengah menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pembuatan akta pembentukan PPRS di PN Jakarta Pusat. PPRS kubu Tony Soenanto-Saurip Kadi dkk yang dibentuk melalui RULB (Rapat Umum Luar Biasa) tidak diajukan oleh 2/3 warga (pemilik) apartemen GCM (Graha Cempaka Mas). Dengan begitu PPRS terbentuk dengan menabrak ketentuan AD/ART. Saat ini, proses pengadilan sudah masuk pada kesimpulan.