PPPSRS Bentukan Penghuni Tidak Profesional Kelola Apartemen

Anugrah
PPPSRS Bentukan Penghuni Tidak Profesional Kelola Apartemen
Diskusi Media: Wajah Baru Regulasi Rumah Susun (Kembalinya Kedaulatan Pemilik Sarusun), di Jakarta Kamis (28/2/2019).

Jakarta, HanTer -- Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan dan Pergub DKI No.132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik ternyata belum memberikan keadilan dan kesetaraan terhadap konsumen. Pasalnya, pengelolaan rumah susun atau apartemen oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang kepengurusannya dikuasai oleh penghuni justru membuat kondisi apartemen karut-marut.

Fakta tersebut terungkap dalam Diskusi Media: Wajah Baru Regulasi Rumah Susun (Kembalinya Kedaulatan Pemilik Sarusun), di Jakarta Kamis (28/2/2019). Hadirkan sebagai narasumber Ahmad Alamsyah Saragih Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Redi Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute, Togar Arifin Silaban Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Prov DKI Jakarta, Vera Wheni Pakar Hukum Perumahan Universitas Tarumanegara, Ibnu Sina Chandranegara Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Karut-marutnya pengelolaan rumah susun atau apartemen oleh PPPSRS yang kepengurusannya dikuasai oleh penghuni dikemukakan Andi, salah satu peserta diskusi. Menurutnya, Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Pergub DKI No.132 Tahun 2018 masih banyak terdapat kelemahan sehingga merugikan konsumen yang notabene investor properti. 

Pertama, kata Andi, mengenai sistem pemilihan satu orang satu suara. Sementara di UU No. 20/2011 pasal 75, tidak mengisyaratkan adanya sistem satu orang satu suara dalam pembentukan P3SRS. 

''Sebagai investor properti, saya memiliki beberapa unit apartemen dan sudah menjadi hak saya untuk menjaga aset yang saya miliki. Tapi dengan peraturan ini hak suara saya dibatasi satu saja, tidak fair dong. Saya duga yang membuat aturan tidak mengerti substansi masalah din apartemen,” katanya.

Kedua, Andi menyoroti masalah, pembatasan kuasa hak seseorang maupun badan hukum dalam pengambilan suara, bertentangan dengan KUH Perdata maupun Undang-undang Perseroan Terbatas. Padahal, aturan kuasa pada KUH Perdata tidak membatasi kuasa pada pihak tertentu, melainkan berdasarkan persetujuan dari pemberi kuasa.

''Mengapa kuasa hanya diberikan kepada keluarga. Padahal dalam KUHP, dijelaskan kuasa tidak terbatas. bagaimana seperti saya sebagai pemberi kuasa merupakan orang sendiri dan tidak berkeluarga,'' ungkapnya.

Ketiga, Andi menyoroti,  faktor pemeliharaan dan perawatan aset, sarana apartemen. Dalam kasus yang dialaminya, apartemen yang dimiliki dan PPPSRS-nya dikelola oleh mayoritas penghuni justru karut-marut.

''Contohnya, saat ini saya memiliki tiga unit apartemen di Kemayoran. Kebetulan kepengurusan PPPSRS-nya dikuasai oleh penghuni, apa yang terjadi? Kondisi apartemen justru tidak terawat dan karut marut. Buktinya, dari 4 lift hanya 2 yang beroperasi. Ketika saya tanya pengurus PPPSRS, dijawab tidak ada dana. Inikan tidak profesional,'' jelas Andi.

''Akibatnya apa, tiga unit apartemen yang saya miliki ini mangkrak, disewa tidak laku, dijual tidak ada yang mau,'' pungkasnya. 

Tidak Profesional

Sebelumnya, Erwin Kallo, pengamat hukum properti sudah mengingatkan bahwa rumah susun komersial atau apartemen harus dikelola pihak yang profesional dan memiliki rekam jejak baik. ”Ini bicara mengenai gedung bertingkat dengan ribuan penghuni. Harus dikelola oleh profesional untuk mengurangi potensi penyimpangan,” ujar Erwin.

Dengan dikelola oleh profesional, maka penghuni akan mudah melakukan penelusuran dan meminta pertanggungjawaban terhadap pengelola. Selain itu, pengelola profesional umumnya telah memiliki standard pelayanan yang diakui secara internasional.

Beberapa standard tersebut antara lain terkait pengelolaan keamanan, kebersihan, petugas kebakaran, dan fasilitas publik. Untuk persoalan keamanan saja, misalnya, pengelola yang profesional akan sangat memperhatikan mengenai keterlibatan petugas keamanan, pemeliharaan lift, dan sebagainya.