Pembelian Tanah Cengkareng Rugi Rp668 Miliar, Anies Didesak Laporkan ke KPK, Polri dan Kejagung

sammy
Pembelian Tanah Cengkareng Rugi Rp668 Miliar, Anies Didesak Laporkan ke KPK, Polri dan Kejagung
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ist)

Jakarta, HanTer - Persoalan menyangkut pembelian lahan Cengkareng Barat seluas 4,6 hektare dimasa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 2015 silam, hingga kini belum menemui titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera menindaklanjuti kasus pembelian lahan  milik sendiri seharga Rp668 miliar tersebut. Gubernur Anies Baswedan didesak segera melaporkannya ke KPK, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejakgung).

Politisi Partai Gerindra, Inggard Joshua mendesak Gubernur Anies Rasyid Baswedan untuk segera menindaklanjuti sejumlah kasus hukum warisan mantan Gubernur Ahok tersebut. Salah satunya terkait kasus pembelian lahan Cengkareng.

"Kasus-kasus itu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Gubernur Anies. Masak sudah punya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TUGPP) dengan gaji yang tinggi kok masih juga belum bekerja dengan baik. Padahal masyarakat luas menunggu-nunggu gebrakan Gubernur Anies," kata Inggard di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Ia mengingatkan, kasus yang menyita perhatian masyarakat banyak itu belum tuntas secara hukum. Menurutnya, penyelesaian kasus lahan Cengkareng ini merupakan salah satu janji kampanye Gubernur Anies.

Mantan anggota Fraksi NasDem DPRD DKI ini menambahkan, proses pembelian lahan itu memang sudah bermasalah sejak awal. Dana pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di era Gubernur Ahok.

"Pemprov DKI harus menyelamatkan kerugian daerah, yang ditimbulkan akibat pembelian lahan dengan nilai mencapai ratusan miliar tersebut," ujar Inggard.

Libatkan KPK

Sementara itu, Jakarta Public Service (JPS) mencatat, PR Anies yang paling diingat publik adalah penyelesaian kasus RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang hingga kini belum jelas. Terlebih, dua skandal warisan pemerintahan era Gubernur Ahok itu sempat membuat gaduh DKI Jakarta.

Direktur EksekutifJPS M Syaiful Jihad, mengatakan, kasus dugaan korupsi pembelian lahan Cengkareng seakan luput dari perhatian disepanjang 2018. 

Karenanya, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DKI Jakarta pimpinan Bambang Widjojanto, bekerjasama dengan KPK RI agar segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam menuntaskan persoalan tersebut.

"KPK punya tanggungjawab besar menyelesaikannya, kalau tidak mau disebut tidak bernyali mengusut kasus tersebut," ujar Syaiful di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Syaiful berharap, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini KPK Jakarta lebih pro aktif dalam upaya mengembalikan atau menyelamatkan uang rakyat yang menguap dalam pengadaan lahan di Cengkareng.

Dia juga meminta agar oknum-oknum terkait yang diduga ikut 'kecipratan' uang haram tersebut segera dimejahijaukan.

Dengan begitu, lanjut Syaiful, kasus ini nantinya akan terang benderang dan sekaligus mengakhiri polemik yang menurutnya sudah menjadi rahasia umum. 

"Segera bawa ke proses hukum. Biar tidak menjadi preseden buruk bagi Pemprov. Karena kalau tidak, justru ini bisa dianggap (pemerintahan Anies) melakukan pembiaran, bahkan melindungi dugaan korupsi ini. Kasus ini harus terus diblow-up dan tidak dilupakan," tambah dia.

Siap Tagih

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah menang dalam kasus sengketa lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, setelah Pengadilan Tinggi menolak banding dari pihak tergugat Toeti Noezlar Soekarno. Atas dasar keputusan tersebut, DKI akan menagih kembali uang pembelian tanah dari pihak tergugat.

"Nanti kami tagih melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (dulu Dinas Perumahan dan Gedung), di-guidance oleh Inspektorat," ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana di Jakarta, belum lama ini.

Keputusan Pengadilan Tinggi itu tertuang dalam surat keputusan dengan nomor 35/PDT/2018/PT.DKI bertanggal 27 Maret 2018. Dalam putusan itu, Yayan mengatakan tak ada poin putusan hakim Toeti harus mengembalikan uang tetapi pihaknya tetap akan menagih.

Selain itu, Pemprov DKI tengah mengajukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan sertifikat lahan Cengkareng Barat atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI. Sebab, saat ini lahan tersebut memiliki dua sertifikat atas dua nama yang berbeda.

Selain Dinas Perumahan, lahan di Cengkareng Barat itu atas nama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI.

"Lagi ditata ulang, jadi pencatatan tidak double, tetap dicatat di DKPKP sesuai hasil belanja pada tahun 1957 dan 1967," ujar Saefullah di Balaikota DKI, Jakarta Pusat,

Permasalahan

Adapun permasalahan lahan di Cengkareng Barat berawal saat Dinas Perumahan membeli lahan seluas 4,6 hektare dengan harga Rp668 miliar kepada seseorang bernama Toeti Noezlar Soekarno untuk membangun rumah susun.

Toeti mengaku memiliki sertifikat atas lahan itu. Padahal, lahan tersebut telah tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah DKI sejak 1967, walaupun sertifikatnya belum ada.

Pembelian lahan itu menjadi masalah ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016 menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas KPKP. Hingga akhirnya masalah itu sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemerintah DKI meminta Toeti mengembalikan uang pembelian tanah tersebut dan permohonan itu lalu dikabulkan pengadilan.

Toeti lalu mengajukan banding, namun pada 6 Juni 2017 majelis hakim yang menangani perkara itu memutuskan banding tak dapat diterima. Hingga pada bulan Maret 2018, keputusan itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.