Upaya Raih Predikat Bebas Korupsi, KPKNL Jakarta IV Bentuk Tim Zona Integritas

Harian Terbit/Sammy
Upaya Raih Predikat Bebas Korupsi, KPKNL Jakarta IV Bentuk Tim Zona Integritas
KPKNL Jakarta IV Bentuk Tim Zona Integritas

Guna memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) siap bereformasi di tahun 2019. Untuk mencapai predikat tersebut, KPKNL Jakarta IV membentuk tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Adapun tim tersebut bertugas untuk melakukan pembangunan ZI pada KPKNL Jakarta IV dengan menerapkan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah.

Tujuan utamanya, mencapai sasaran pelaksanaan program reformasi birokrasi, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas layanan publik.

Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Sebagai Langkah Awal Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dihadiri oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, dan perwakilan pengguna jasa KPKNL Jakarta IV, antara lain perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Perbankan dan Persatuan Balai Lelang Indonesia.

Acara tersebut, dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, Hadi Purnomo. Dalam sambutannya Hadi mengatakan, predikat WBK dan WBBM bukanlah berdasarkan pengukuran sendiri. Namun, harus diuji dan diukur oleh tim independen dengan berbagai variabel dan alat uji tertentu.

"Untuk itu, KPKNL Jakarta IV siap diuji dan diukur serta memenuhi segala persyaratan yang ditentukan," kata Hadi dalam sambutannya di acara 'Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Sebagai Langkah Awal Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani', di Aula Kanwil DJKN DKI Jakarta, KPKNL Jakarta IV, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Ia melanjutkan, pembangunan ZI WBK dan WBBM di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah dilakukan sebagai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014. Serta, mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, Kanwil DJKN DKI Jakarta mendukung dan mengapresiasi inisiatif yang dilakukan KPKNL Jakarta IV dalam komitmennya melakukan upaya pencegahan korupsi dan upaya melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik."Tentunya, guna kebutuhan para mitra kerja dan para pengguna jasa," terang dia.

Komitmen

Kepala KPKNL Jakarta IV, Sigit Prasetyo Nugroho berharap dengan adanya pencanangan tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui komitmen pimpinan dan jajaran KPKNL Jakarta IV untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya, dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.

"Proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tidak berhenti ditataran pencanangan saja. Masih banyak tahapan yang lebih krusial yang harus disiapkan dan dilalui oleh KPKNL Jakarta IV guna meraih predikat tersebut," ungkap dia.

KPKNL Jakarta IV, lanjut dia, berkomitmen untuk meraih predikat WBK pada tahun ini. Sigit mengatakan, KPKNL Jakarta IV siap meningkatkan kepercayaan stakeholder dan seluruh masyarakat terhadap layanan yang diberikan menuju ke arah yang lebih baik, terukur dan transparan.

"Untuk itu, KPKNL Jakarta IV meminta dukungan dari para pemangku kepentingan, pengguna jasa, dan masyarakat agar KPKNL Jakarta IV dapat mengambil peran dalam terwujudnya birokrasi yang lebih baik dan dapat dibanggakan," terang dia.

Reformasi Birokrasi

Auditor Pertama Inspektorat VII Itjen Kemenkeu, Ervian Prasetyo, menyampaikan, pembangunan ZI WBK dan WBBM adalah bagian dari program reformasi birokrasi. Tujuanya, lanjut dia, guna mencapai sasaran utama. Yakni, pemerintahan yang bersih bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

"Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dinilai dari 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Dimana, dalam komponen pengungkit, Kemenkeu secara umum sudah melakukannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari," ujarnya dalam acara tersebut.

Sementara untuk komponen hasil, menurut dia lebih berat. Karena, merupakan hasil survey kepada para pengguna jasa.

"Untuk itu, KPKNL Jakarta IV harus selalu bersemangat dan selalu melakukan perbaikan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM antara lain ketepatan/intimacy dalam penyampaian informasi perbaikan layanan kepada stakeholder, komitmen pimpinan dan seluruh anggota organisasi serta inovasi dalam pelayanan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok organisasi," terang dia.

Pengawasan Khusus

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya,Teguh Nugroho, mengapresiasi KPKNL Jakarta IV yang bersedia memasuki ZI WBK dan WBBM. Artinya, lanjut dia, KPKNl Jakarta IV keluar dari zona kepatuhan akibat adanya keterpaksaan karena adanya pengawasan.

"Namun, mulai menyatakan diri bahwa KPKNL Jakarta IV siap untuk WBK dan WBBM karena memang kesadaran sendiri," ungkapnya dalam acara tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya dalam hal ini Ombudsman, akan secara khusus memberikan pengawasan. Hal itu, karena sudah menjadi Saksi atas pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM."Pengawasan khusus ini akan dilakukan dengan berbagai cara baik secara langsung ataupun tidak langsung," terang dia.

Untuk diketahui, tahun 2019 adalah tahun reformasi untuk KPKNL Jakarta IV. Hal tersebut, merupakan konsekuensi dicalonkannya KPKNL Jakarta IV untuk memperoleh predikat WBK di lingkungan DJKN Kementerian Keuangan.

#KPKNL   #lelang   #korupsi