Rotasi Jabatan Amburadul, Anies Tegur Sekda DKI?

Anugrah
Rotasi Jabatan Amburadul, Anies Tegur Sekda DKI?
Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sekda Saefullah (kiri)

Jakarta, HanTer - Amburadulnya pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI menjadi buah bibir di Balaikota DKI. Bahkan, kabar yang beredar Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan marah lantaran pergantian pejabat yang dilakukan Sekda DKI Saefullah selaku ketua Baperjakat diwarnai dengan dugaan praktek-praktek yang jauh dari prinsip good governance.

Edi Gusyani, Direktur Aliansi Pemerhati Eksekutif dan Legislatif (APEL)  mengungkapkan berdasarkan informasi yang diperolehnya Anies menegur Sekda Saefullah lantaran karut marutnya prores rotasi jabatan di lingkungan Pemprov DKI. 

"Sepertinya Gubernur sudah tahu 'permainan' dari oknum pansel saat lelang jabatan lalu. Belum lagi, adanya pembatalan pelantikan pejabat eselon 3-4 pada Senin (11/2)," ujarnya kepada wartawan, Rabu (13/2).

Menurut tokoh muda Betawi ini, sikap gubernur tersebut pasti dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. 

"Kalau gubernur sampai menegur artinya beliau sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat terkait kinerja pansel dalam seleksi jabatan lalu," bebernya.

Masih kata Edi sebenarnya terkait kinerja pansel dalam seleksi jabatan sudah jadi gunjingan di kalangan PNS DKI.

"Ibarat bangkai, secanggih apapun ditutupi akhirnye tetap kecium juga baunya," ujarnya singkat.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Muhamad Guntur mengungkapkan penundaan pelantikan ini merupakan suatu kelemahan nyata gubernur dalam mengelola pemerintahan.

"Isu mahar yang santer kepada pansel juga supaya dijadikan pembelajaran kepada Gubernur Anies agar berhati-hati kepada bawahannya. Ini adalah rahasia umum yang sudah tersebar. Sekda harus bertanggung jawab selaku pansel dan apabila terbukti ada mahar kepada pansel maka sebaiknya sekda mengundurkan diri demi menjaga nama baik Gubernur DKI Jakarta," bebernya.

Kata Guntur, DPRD akan meminta kepada para pejabat yang sudah dirugikan agar segera melapor kepada DPRD atau langsung ke gubernur agar dapat dibuka mana pejabat yang benar-benar bekerja untuk DKI Jakarta.

"DPRD juga meminta kepada gubernur agar segera merevisi yang perlu direvisi, ganti semua yang perlu diganti tapi harus sesuai dengan peraturan dan alasan yang tepat agar gubernur tidak tersandung masalah lagi dengan komisi ASN," pungkasnya.