KPK Bakal Panggil Taspen dan Asabri Kaji Peta Jalan Jaminan Sosial

Arbi
KPK Bakal Panggil Taspen dan Asabri Kaji Peta Jalan Jaminan Sosial
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto bersama Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji peta jalan atau roadmap jaminan sosial (Jamsos) agar sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kajian itu akan melibatkan banyak pihak, diantaranya BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan PT Asabri.

Sesuai dengan Undang Undang SJSN pasal 5 ayat 2 dan 3, PT Taspen dan PT Asabri diamanatkan untuk menyerahkan program jaminan sosialnya kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) paling lambat pada 2029.

“Jika sudah diperintahkan Undang-Undang bahwa 2029 harus bergabung (program Taspen dan Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan), kita semestinya sudah harus menyiapkan diri,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

Dalam kajian tersebut, Agus melanjutkan, KPK akan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan PT Asabri. Hasil kajian, nantinya akan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah termasuk juga regulasi yang perlu dibuat agar proses transformasi sistem jaminan sosial ini bisa terwujud pada 2029.

“Nanti kita kaji roadmap seperti apa dan perpindahannya bagaimana. Kita akan mengundang banyak pihak, di antaranya BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan juga Asabri,” tandas Agus Rahardjo.

Dalam kesempatan itu, Agus Rahardjo juga menyinggung banyaknya laporan dari masyarakat terkait dana pensiun yang dikelola oleh berbagai perusahaan. Umumnya, keluhan itu terkait klaim dana pensiun yang tidak masuk akal.

“Kami di KPK juga menerima laporan banyak pihak, terutama terkait dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan. Misalkan di Jawa Timur, pegawai menerima pensiun sangat rendah sekali. Ini menjadi fokus kami juga dalam kajian nanti, supaya bisa merekomendasikan kepada pemerintah jalan yang paling baik menata sistem sosial security di Indonesia,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, usai melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara KPK dan BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan siap mendukung KPK untuk menghadirkan roadmap jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan UU.

“Kami siap bersama dengan KPK untuk melakukan kajian untuk sistem jaminan sosial di Indonesia, apakah sistem jaminan sosial di Indonesia sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau ada yang perlu diharmonisasi dan bagaimana implementasi yang ideal. Ini juga bagian dari ranah kerja sama kami dengan KPK,” jelas dia.

#Taspen   #Asabri   #KPK