Dua Nama Cawagub DKI Masih Dibahas Gerindra

sammy
Dua Nama Cawagub DKI Masih Dibahas Gerindra
Akhmad Syaikhu menjadi kandidat kuat untuk menduduki posisi wakil gubernur DKI

Jakarta, HanTer - Penentuan akhir dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta masih dibahas bersama pimpinan DPD Gerindra DKI Jakarta. Setelah sebelumnya, kedua pimpinan partai tersebut menerima hasil fit and proper test dari Tim Panelis.

"Saat ini, keputusan dua dari tiga nama terbaik Kader PKS untuk menjadi Cawagub DKI masih dibahas bersama Partai Gerindra. Yang jelas, rekomendasi dan masukan dari panelis saat Fit and Proper Test, FGD, dan pendalaman pada Jumat malam kemarin, menjadi pertimbangan penting kami untuk dibahas bersama Gerindra," kata Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Ia mengungkapkan, dua nama yang direkomendasikan oleh tim panelis yang masih dalam pembahasan PKS dan Gerindra DKI, dinilai layak untuk diajukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan ke dalam rapat di DPRD DKI.

Meskipun demikian, Sakhir menegaskan keputusan dua nama tersebut belum final karena masih dalam pembahasan bersama Partai Gerindra.

"Kita menghormati aspirasi, masukan, dan pertimbangan dari Gerindra terkait nama yang akan diputuskan. Karena Gerindra adalah mitra koalisi strategis, baik di level nasional maupun di Jakarta. Karenanya, pertimbangannya sangat perlu untuk didengar," tegas Sakhir.

Adapun DPW PKS DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada pimpinan Gerindra DKI Jakarta pada hari Minggu (10/2/2019) malam dalam rangka meminta kesiapan waktu pimpinan Gerindra untuk finalisasi 2 (dua) nama cawagub. Mengingat, ada kesepakatan bersama sebelumnya bahwa tgl 11 Pebruari 2019 PKS dan Gerindra akan mengirimkan 2 (dua) nama kader PKS sebagai Cawagub kepada Gubernur Anies.

"Dan sampai saat ini masih menunggu respon dari pimpinan Gerindra DKI Jakarta," tegas Sakhir.

Adapun tujuh kriteria yang ditetapkan panelis dalam Focus Group Discussion meliputi, Integritas, Pengetahuan dan pemahaman terhadap RPJMD, Rekam jejak, Relasi dengan DPRD, Kecocokan dengan gubernur, Memiliki akseptabilitas publik, dan Mampu merepresentasikan partai pengusung.