Jaksa Agung Soroti Persidangan Kasus Mafia Tanah di PN Jakbar

Zamzam
 Jaksa Agung Soroti Persidangan Kasus Mafia Tanah di PN Jakbar

Jakarta, HanTer - Jaksa Agung HM Prasetyo
menegaskan pihaknya selaku aparat penegak hukum berkomitmen memberantas praktik mafia tanah, yang merugikan masyarakat.

"Oh iya kita pantau terus jika memang ada ditemukan praktek mafia tanah. Tidak bisa tinggal diam. Masyarakat dan rakyat harus kita beri atensi lebih banyak. Siapa saja yang terlibat pasti akan diminta pertanggung jawaban," ujar Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Penegasan itu disampaikan menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus dugaan memalsukan akta otentik untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo, di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat ini perkara proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. 

Jaksa Agung menambahkan JPU akan menuntut terdakwa  maksimal sesuai pasal yang diterapkan dalam dakwaan. 

"Tuntutan itu sesuai dengan kesalahannya," ujarnya.

Menurutnya, kasus mafia tanah yang kerap dalam putusan hakim ternyata bukan perbuatan pidana namun perdata, itu merupakan kewenangan hakim.

Namun Kejaksaan, tegas Prasetyo tidak akan tinggal diam. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan upaya hukum kasasi.

"Hakim punya kewenangan untuk menilai  seperti itu. Betul-betul bukti nyata (pidana-red) kami tidak akan tinggal diam," ujarnya.

Menunggu Vonis

Terpisah  huasa hukum sejumlah korban dugaan pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo, Akhmad Aldrino Linkoln menilai vonis kasus dugaan mafia tanah memang tergantung pada putusan majelis hakim. Namun masyarakat atau korban yang menyaksikan proses persidangan bisa menilai, apakah putusan itu obyektif atau berpihak pada terdakwa.

"Majelis Hakim berani atau engga membantu pemberantasan mafia tanah sungguh-sungguh atau tidak," ujarnya.
             
Ia juga menilai setiap kasus persidangan harus mengarah kebenaran hakiki. 

"Saya berharap sebagaimana mestinya fakta-fakta persidangan jelas kebenaran hakiki yang dikejar bukan kebenaran formal. Fakta persidangan laporan kehilangan dibuat terdakwa melalui kuasanya untuk melakukan beberapa surat menjadikan dasar sertifikat itu. Ternyata sudah hilang sudah jelas pidana," ungkapnya Akhmad.

Sebelumnya Presiden Jokowi menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada penegak hukum jika ada kasus mafia tanah. 
 

#Mafia   #Tanah