Menuntut Indepedensi KPU pada Pilpres 2019

MPRS Bakal Geruduk KPU

Safari
MPRS Bakal Geruduk KPU
KPU

Jakarta, HanTer --- Sedikitnya 500 orang yang terdiri dari ulama, habaib, aktivis, tokoh nasional dan politik yang tergabung dalam Majelis Perjuangan Rakyat Semesta (MPRS) akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (7/5/2019) besok. Di KPU mereka akan menggelar Rapat Akbar Bangsa Indonesia Jilid Dua dengan tema "Menuntut Indepedensi KPU/Aparatur Pemerintah pada Pilpres/Pileg 2019”.

Sekretaris Umum MPRS, Sri Aisyah mengatakan, aksi digelar di KPU karena saat ini Indonesia benar-benar berada dalam bahaya besar. Saat ini Indonesia didera berbagai permasalahan yang mengerikan sekaligus menyedihkan. Ancaman Invasi, Aneksasi dan kolonisasi semakin nyata, Ditambah dugaan bahaya laten dan balas dendam PKI.

"Perkembangan politik juga yang sangat memprihatinkan, dimana Bangsa Indonesia sedang menghadapi pesta demokrasi yang sangat menentukan nasib negara," ujar Sri yang dihubungi Harian Terbit, Selasa (5/2/2019).

Menurut Sri, dalam Pilpres 2019 telah terlihat gambaran tidak menyenangkan, yaitu persaingan tidak sehat dan menyebar aroma kekerasan. Tidak bisa dipungkiri, rakyat meragukan indepedensi KPU dan Aparatur Pemerintah dapat berlaku Jujur dan adil dalam gelaran Pilpres 2019.

Oleh karena itu bagi yang masih peduli dengan nasib dan masa depan Bangsa dan Negaranya maka akan bersedia hadir untuk bertemu komisioner KPU dan Bawaslu serta Kapolri yang digelar MPRS. "Semoga pertemuan nanti mendapatkan titik temu, sehingga tercipta Pilpres dan Pileg 2019 yang aman dan damai," tegasnya.

Terpisah, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Slamet Maarif mendukung gerakan MPRS demi Indonesia damai. Walaupun tidak bisa hadir karena di hari yang sama harus menjalani pemeriksaan di Polresta Surakarta, Jawa Tengah terkait Tabliq Akbar di Solo beberapa waktu lalu. "Untuk pemilu yang damai dan adil serta jujur kita dukung," tegasnya.

Ustadz Slamet menilai, dalam Pemilu 2019 diduga akan berlangsung tidak adil. Selain itu hukum juga berlaku berat sebelah. Dia meminta agar umat Islam untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilu. "Yang kami rasakan memang rasa keadilan hukum begitu berat sebelah, penegakan hukum jauh dari rasa keadilan. Benar untuk mereka salah untuk kita, aman untuk mereka tapi rawan buat kita," tandasnya.

6 Tuntutan

Ada 6 tuntutan yang akan disampaikan MPRS di depan KPU, antara lain, menuntut capres Petahana harus mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia atau cuti. Hal ini wajib dilaksanakan demi

menghindarkan penyalahgunaan wewenang jabatan untuk memuluskan jalannya pemenangan Petahana dalam Pilpres. Juga sesuai UU RI No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 6. Tetapi pasca diganti oleh UU No 7 tahun 2017 peraturan tersebut dihapus, serta tidak disinggung sama sekali.

Untuk penggantinya diterbitkan Pasal 61, PKPU No. 23 tahun 2018. Tetapi kalimat "Presiden Petahana harus mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia diganti dengan Presiden dan wakil Presiden Petahana Wwjjb Cuti. Berdasar Pasal 61, PKPU No. 23 tahun 2018, maka MPRS menuntut Capres Petahana wajib cuti hingga presiden terpilih dilantik.

MPRS juga menolak orang gila mengikuti pemilu, karena dikhawatirkan terjadi kekacauan, akibat ulah mereka yang tidak terkontrol. Dapat dibayangkan diperkirakan terdapat 14 juta orang gila saat ini, bila orang yang tidak terkena sanksi hukum melakukan keonaran pada saat Pilpres dan Pileg.

Juga bukan tidak mungkin, dimanfaatkan pendatang asing yang tidak berhak mengikuti pemilu dan tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi demi memuluskan jalannya kemenangan Paslon tertentu, berpura pura gila ketika diajak berdialog dengan bahasa Indonesia. Masalah surat keterangan gila, patut diduga kuat, tidak terlalu sulit diperoleh di Negara kita ini.

MPRS menuntut Ketua KPU dan Bawaslu bersumpah untuk berlaku jujur, adil dan tidak berpihak. Bila melanggar sumpah tersebut siap mengundurkan diri dari jabatannya serta siap dia beserta anak cucu tujuh turunan dikutuk Allah SWT.

#MPRS   #KPU