Terungkap dalam Sidang, PPRS Tony Soenanto-Saurip Kadi Tabrak Ketentuan AD/ART

Anugrah
Terungkap dalam Sidang, PPRS Tony Soenanto-Saurip Kadi Tabrak Ketentuan AD/ART
Sidang perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pembuatan akta pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) kubu Tony Soenanto-Saurip Kadi

Jakarta, HanTer -- Sidang perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pembuatan akta pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) kubu Tony Soenanto-Saurip Kadi dkk (Para Tergugat) dengan agenda penyampaian keterangan saksi Tergugat membuka beberapa fakta. Ternyata, PPRS kubu Tony Soenanto-Saurip Kadi dkk yang dibentuk melalui RULB (Rapat Umum Luar Biasa) tidak diajukan oleh 2/3 warga (pemilik) apartemen GCM (Graha Cempaka Mas). Dengan begitu PPRS terbentuk dengan menabrak ketentuan AD/ART.

Dalam persidangan Leonardo atau Leo penghuni/pemilik apartemen GCM selaku saksi dari Tergugat mengakui sebagai pemilik suara tidak pernah mengirim surat keberatan pada pengurus PPRSC-GCM yang saat itu masih diketuai Agus Iskandar. Hal ini menjadi tanda tanya mengapa tanpa ada keberatan terhadap kepengurusan yang sah, sekelompok orang lantas menggelar Rapat Umum Luar Biasa (RULB) untuk membentuk kepengurusan tandingan yang diduga dimotori Saurip Kadi.

''Saya tidak pernah mengirim surat (keberatan) kepada pengurus PPRSC-GCM,'' ujar Leo di PN Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019) menjawab pertanyaan Fajri Safi'i kuasa hukum Penggugat Lily Tiro Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM) yang disahkan pemerintah. Sidang lanjutan perkara perdata No.16/PDT.G/2018/PN. JKT.PST ini dipimpin Hakim Ketua Desbenneri Sinaga, serta Abdul Kohar, dan Tafsir Sembiring Meliala masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Masih dalam persidangan, Fajri mencecar saksi soal hubungan status Saurip Kadi dan Justiani. Pasalnya, sebagai suami-istri, nama  keduanya duduk sebagai pengurus PPRS tandingan, Saurip Kadi sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Justiani sebagai Ketua IV. Padahal jelas dalam AD/ART suami-istri dilarang duduk sebagai pengurus.

Dalam sidang sebelumnya juga mengungkapkan fakta bahwa lembaga Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW) DKI Jakarta pada 10 November 2017 sudah  mengeluarkan sebuah putusan di mana MPW telah memberikan sanksi tertulis terhadap Stephany Maria Liliany selaku Notaris (Tergugat XXV) yang membuat akta PPRS pesanan Tonny Soenanto-Saurip Kadi dkk (Para Tergugat).

MPW Notaris DKI Jakarta dalam salinan putusan Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 memutuskan Notaris Stephany Maria Liliany (Terlapor) menjelaskan mengakui kesalahannya dalam membuat minuta maupun salinan akta dimana akta tersebut dibuat dengan kuorum yang tidak memenuhi syarat.

''Terlapor menjelaskan semestinya hal tersebut tidak terjadi dalam situasi yang cukup aman baginya dan sekaligus menyatakan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan,'' demikian putusan MPW Notaris yang ditandatangani Sekretaris MPW Notaris DKI Jakarta Safatil Firdaus.

Kasus di GCM ini bermula dari konflik antara dua kepengurusan PPRS, yakni di bawah Agus Iskandar dan PPRS tandingan yang dipimpin Saurip Kadi. Saurip Kadi melengserkan pengurus PPRS Agus Iskandar. Padahal menurut AD/ART, jika ingin terjadi pergantian pengurus PPRS, harus melalui RULB yang diajukan oleh 2/3 warga (pemilik). Selain itu, RULB diduga tidak memenuhi kuorum untuk memilih ketua baru.