Legislator Ibukota Siap-siap Laporkan Harta Kekayaan

sammy
Legislator Ibukota Siap-siap Laporkan Harta Kekayaan
Suasana rapat paripurna DPRD DKI

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik mengaku telah bersiap-siap untuk mengisi laporan LHKPN. Ia juga menyebutkan, sekretariat dewan (Sekwan) sempat akan mengadakan panduan pengisian LHKPN.

"Saya sih udah siap-siap ya. Makanya mesti tanya ke Sekwan. Waktu itu udah dikumpulin, saya hadir. Tanyain Sekwan deh kenapa dia tidak melakukan itu," katanya di Jakarta.

"Kan katanya mau bersama-sama, ada panduannya di ruang paripurna," tambah Taufik.

Ia berharap ada bimbingan untuk memandu anggota dewan mengisi LHKPN secara online. "Ya, kami sih (siap) kapan ngumpulin, nanti makanya tanya Sekwan deh. Kayaknya Gerindra sudah siap semua deh," ujar dia. 
Sebelumnya diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, mengaku telah melaporkan LHKPN. Bahkan, ia juga mendorong anggota DPRD lainnya untuk menuntaskan LHKPN Tahun 2018.

"Mudah-mudahan teman-teman mengikuti jejak saya, karena mereka juga sebagai penyelenggara negara harus melaporkan kan ini untuk kepentingan dia, karena ini wajib," kata Prasetio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (23/1/2019) lalu.

Prasetio mengakui seluruh anggota DPRD sempat tak melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2018. Namun, ia memastikan saat ini seluruh anggota DPRD sedang mengurusnya sesuai batas waktu yang ditentukan KPK. "Saya rasa semua sedang mengisi ya, dan mudah-mudahan selesai bulan Maret," kata dia.

Menurut Prasetio, meskipun sistem LHKPN sudah elektronik, masih banyak anggota DPRD yang kesulitan memanfaatkan fasilitas tersebut. Ia menyarankan anggota dewan lainnya untuk mendatangi KPK agar dibantu secara langsung.

"Kesulitan masalah masuk ke sistem, nanti mungkin dengan cara seperti ini nanti mereka akan tergugah dan mereka akan melapor," kata Prasetio.

Secara pribadi, Prasetio mengaku harta kekayaan yang dilaporkan sekitar Rp20 miliar. "Ya, Rp20 miliar. Karena NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ada yang naik, ada yang turun. Ada (aset) yang saya jual," ungkapnya.

Anti Korupsi

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad, mengatakan, pelayanan publik yang bebas korupsi merupakan dambaan masyarakat dan ditandai dengan para penyelenggara negara yang memiliki mental anti korupsi. 

“Salah satu parameter anti korupsi adalah dengan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)," ungkapnya di Jakarta, Selasa (29/1/2019). 

Ia juga menerangkan bahwa LHKPN telah diatur dalam UU. Sehingga menurutnya hal tersebut menjadi suatu kewajiban serta mempunyai konsekuensi bila tak dijalankan.

#KPK   #LHKPN   #DPRD