Muhidin: Anies Harus Tunda Gusur Pasar Pintu Air Petamburan

Anu
Muhidin: Anies Harus Tunda Gusur Pasar Pintu Air Petamburan
Suasana rapat yang dihadiri perhimpunan pedagang pasar pintu air, kepada wartawan, Senin (28/1).

Jakarta, HanTer --Pedagang pasar pintu air Petamburan, Jakarta Pusat resah karena adanya rencana penggusuran tempat usahanya. Hal ini berdasarkan hasil rapat yang digelar, Kamis (17/1)  bertempat di Blok G Balaikota, lantai 7. 

Padahal pasar tradisional yang telah berdiri sejak tahun 1975 tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di 3 kelurahan yaitu kelurahan Petamburan, kelurahan Kebon Melati dan kelurahan Bendungan Hilir. Pasar tersebut berdiri di atas lahan milik dinas perumahan DKI tepat di depan rusun Petamburan RW 011 kelurahan Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat.

Handono, ketua RW 011 yang ikut dalam rapat di Balaikota mengungkapkan alasan penggusuran pasar tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak mendasar, yaitu ingin memindahkan pasar tersebut ke dalam lokasi rumah susun.

"Dasar pemikiran pemindahan tersebut sangat tidak tepat dan akan menimbulkan kekumuhan di dalam area rusun, dan sampai saat ini belum ada payung hukum yang jelas tentang adanya pasar tradisional di dalam rusun," ujar Handono yang juga ketua perhimpunan pedagang pasar pintu air, kepada wartawan, Senin (28/1).

Lurah Petamburan Parsiyo yang hadir dalam rapat tersebut juga menyampaikan bahwa selama ini pengelolaan pasar tersebut tidak bermasalah dan tidak menimbulkan ekses negatif.

"Dan memang sesuai kesepakatan bersama antara lurah, camat dan RW, bahwa lokasi tersebut di kelola oleh pengurus RW.011 kelurahan Petamburan," ujarnya saat itu.

Sementara itu, Muhidin Muchtar tokoh muda betawi yang juga warga asli Petamburan mengecam rencana tersebut. 

"Saya sangat yakin Gubernur kita sangat anti penggusuran, sesuai janji kampanye beliau,"ujar Muhidin kepada wartawan, Senin (28/1).

Muhidin Muchtar yang juga mantan relawan Anies-Sandi di Pilgub DKI ini menduga rencana ini terkait adanya provokasi dari sekelompok orang yang ingin menguasai pasar tersebut dengan menyebarkan berita bohong dan fitnah.

"Saya tau adanya kelompok tertentu yang dari dulu selalu berusaha mengacaukan situasi, sering bawa-bawa nama anggota dewan, pejabat, dari zaman Gubernur Ahok," tegasnya.

Muhidin meminta agar Gubernur Anies Baswedan menunda rencana tersebut dan mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk berdiskusi mencari solusi.

"Sangat tidak elok menjelang pemilu kok ada penggusuran, saya yakin Gubernur kita punya cara yang lebih beradab," tegasnya.