Advokat Amstrong Sembiring Berharap Laporan Kasus Pidananya di Polda Metro Jaya  Tidak Ada yang Bekingi 

Anu
Advokat Amstrong Sembiring Berharap Laporan Kasus Pidananya di Polda Metro Jaya  Tidak Ada yang Bekingi 
Advokad JJ Amstrong Sembiring

Jakarta, HanTer  – Usai menyambangi Propam Polda Metro Jaya, hukum Haryanti Sutanto, JJ Amstrong Sembiring, berkali-kali menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja tim penyidik Unit (3) Subdit 2 Ditreskrimum  Polda Metro Jaya. Pasalnya, kasus yang ditangani mandeg sejak saya membuat laporan yang teregistrasi dengan nomor LP/4417/VIII/2018/PMJ/Dit. Reskrimum pada tanggal 21 Agustus 2018 lalu.

Amstrong mengatakan, perkara yang ditanganinya ini sudah diperjuangkan hampir 7 tahun lamanya baik di ranah perdata di Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, (PK) Peninjauan Kembali. Diketahui, perkara yang ditangani Amstrong adalah Kasus dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Soerjani Sutanto (kakak kandung Haryanti Sutanto yang bersuamikan seorang pengusaha) perihal sengketa lahan dan bangunan yang dikuasai dan dikontrakkan secara sepihak dengan semena-mena selama 7 tahun dengan total sebesar 1. 2 Miliar Rupiah dimana salah satu penyewanya yaitu Eks DPW PAN DKI Jakarta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

''Saya kok seperti diperlakukan secara diskriminatif dan apalagi terkesan kuat tidak ada juga kesungguhan dari penyidik. Saya saja sebagai advokat yang juga penegak hukum melapor kok susahnya bukan main untuk mendapatkan kepastian hukum, lalu bagaimana dengan orang awam yang melapor,'' beber Amstrong kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Amstrong kecewa sekali meski ia menyadari jantung problem sebenarnya dan itu letaknya ada diaturan hukum itu sendiri, ia menyayangkan bahwa dengan sejak Perkap 12/2009 tersebut dicabut dan digantikan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”) saat ini tidak ada lagi ketentuan yang mengatur tentang lamanya suatu penyidikan bisa berjalan. Sehingga dengan tidak adanya daluwarsa penyidikan, konsekuensi membuat proses penyidikan tidak bisa terukur dan begitu lama. Dan sebelum dicabut Perkap 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 12/2009”) memberikan batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya surat Perintah Penyidikan, yaitu 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit dan 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, serta 60 hari untuk penyidikan perkara sedang atau 30 hari untuk penyidikan perkara mudah, dan sekarang sudah tidak ada lagi, jadi tidak jelas dan kinerja polisi pun jadi tidak bisa terukur, dan bisa berlindung dari peraturan setelahnya, sehingga saya sebagai advokat mempertanyakan tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, jawabannya tarsok tarsok sehingga menjadi tidak jelas. Dan ia bisa berharap dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa saja laporan kasusnya tersebut tidak ada yang membeckingi.

Sangat kontradiktif, padahal Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 tegas-tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia itu adalah negara hukum, dan tujuan hukum itu yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Didalam hukum itu terdapat pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, dengan demikian Amstrong kemudian pula menegaskan bahwa harta benda warisan yang telah dirampas dan dikuasai itu juga merupakan bagian dari problem dari hak asasi manusia yang harus dilindungi di negara ini. 

Untuk itu, terkait di tahun politik ini Amstrong  menyerukan kepada  para Capres dan Cawapres 2019 baik Pak Jokowi - Maruf Amin dan Pak Prabowo - Sandiaga Uno sekiranya bisa concern pula memperhatikan hal-hal problema masyarakat seperti ini karena ini menyangkut permasalahan klasik sering terjadi di tengah-tengah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan persoalan penegakan hukum, dan kasus seperti ini sudah begitu banyak jutaan masyarakat Indonesia yang mengalami. Istilah ini mungkin sudah lumrah di masyarakat Indonesia saat ini bahwa, hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas” maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. 

Amstrong berharap sehingga laporan saya 6 bulan yang lalu segera untuk dituntaskan, karena saya sudah muak sekali melihat seorang warga negara yang bisa seenaknya berbuat semena-mena, yaitu kakak kandung kliennya, bernama Soerjani Sutanto, nyata-nyata telah menguasai lahan dan bangunan tersebut. Padahal, Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Soerjani selaku pemohon, sehingga surat sertifikat yang sudah dibalik nama yang dibuatnya dengan semena-mena sudah cacat hukum.

Ia menjelaskan, bahwa apa yang diklaim milik bangunan rumah tersebut oleh terlapor yang saat itu diperolehnya dari akta persetujuan dan kuasa nomor 6,7,8, dan 9, yang merekomendasikan si terlapor  untuk berbuat sehingga membuat akta hibah no 18 tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011 kenyataan telah dikesampingkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/Pdt/2017, dengan begitu berarti akta persetujuan dan kuasa, berikut akta hibah dan sertifikat sudah dibaliknamakan tersebut sudah tidak mengandung kekuatan hukum lagi atau cacat hukum, maka harus kembali kepada sertifikat awal kembali yaitu sertifikat atas nama Almarhumah Soeprati. 

''Apa yang dilakukan oleh Soerjani Sutanto jelas-jelas bertentangan hukum oleh sebab itu Hakim Agung berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil hukum Pemohon PK yang dilakukan oleh kuasa hukum terlapor itu tidak dapat dibenarkan dan ditolak secara hukum,'' pungkasnya.

Dan sebelum menutup pembicaraan, Amstrong mengutip omongan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar pernah menegaskan, bahwa tidak ada satu profesi pun yang boleh ditempatkan berada di atas hukum. “Jangankan dokter, hakim pun bisa dipidana, bisa dihukum berat. Kok (dokter) merasa mau berada di atas hukum. Tidak boleh di mana pun berada. Tidak ada konstitusi yang membenarkan. Tidak boleh ada arogansi profesi. Semua harus patuh pada hukum,”, dengan demikian berarti jika dijabarkan lebih luas maka tak terlepas Polisi pun tidak boleh arogan karena Polisi pun juga bisa dipidana, dihukum berat, ungkap Amstrong, Senin (21/1/2019).