Jaro Ade: Sidang untuk Buktikan Pilbup Bogor Terjadi Kecurangan Terstruktur dan Masif

Anugrah
Jaro Ade: Sidang untuk Buktikan Pilbup Bogor Terjadi Kecurangan Terstruktur dan Masif
Jaro Ade bersama simpatisannya di depan PN Cibinong

Cibinong, HanTer  -- Gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor : 304/Pdt.G/2018/PN Cbi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pasangan Jaro Ade-Inggrid Kansil mulai disidangkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Gugatan ini ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor sebagai tergugat I, Panitia Pemilihan Umum/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagai tergugat II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor sebagai turut tergugat I, Gubernur Propinsi Jawa Barat sebagai turut tergugat III, dan Presiden Republik Indonesia C.q Menteri Dalam Negeri sebagai tergugat III. 

Langkah hukum yang mendasari diajukannya gugatan ini dikarenakan keberatan pasangan Jaro Ade-Inggrid Kansil terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 155/PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara karena tergugat I memanipulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) yang dilakukan menjelang dan setelah diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018.

Sidang perdana ini dihadiri oleh Jaro Ade bersama tim kuasa hukum Pasangan Jaro Ade - Inggrid Kansil selaku penggugat, komisioner KPUD dan Bawaslu, Kabupaten Bogor. Sedangkan Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri tidak menghadiri sidang pertama ini. Dalam sidang ini majelis hakim meminta para pihak untuk bermediasi, namun karena beberapa pihal belum dapat menghadiri persidangan, agenda mediasi ditunda, dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 29 Januari 2019. 

Dalam kesempatan itu, Ade Ruhandi alias Jaro Ade menyatakan, langkahnya untuk kembali untuk melakukan gugatan ke PN Cibinong sudah tepat. Dibanding harus melakukan demonstransi dengan turun kejalan. 

“Kami tetap berkomitmen untuk tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Bogor. Dan saya bersama seluruh relawan dan partai koalisi masih yakin masih ada keadilan di negeri ini,” ujar Jaro Ade.

Terpisah, kuasa hukum tim Jaro Ade-Inggrid Kansil yang diwakili oleh Makhfud menyatakan diperlukan terobosan hukum, agar keadilan substantif dapat terwujud, sehingga kecurangan yang terstruktur dan masif pada Pilkada 2018 tidak menciderai asas keadilan bagi masyarakat.

Makhfud menambahkan, upaya hukum ini ditempuh bukan semata-mata bentuk menang atau kalah. Tetapi hal yang penting bagaimana rakyat mendapatkan pendidikan dan pemahaman terkait gambaran bagaimana hukum itu ditegakkan secara benar. 

“Dan saya yakin lembaga yang bisa memberikan keadilan dan mengungkapkan keadilan itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman yaitu, PN Cibinong," pungkasnya.