2019 Tahun Politik, Kasus Korupsi Meningkat

Safari
2019 Tahun Politik, Kasus Korupsi Meningkat

Jakarta, HanTer - Direktur Government Wacth (Gowa) Andi Saputra mengatakan, bila dibandingkan tahun 2017, tingkat tindak pidana korupsi di tahun 2018 cenderung meningkat. Peningkatan ini bisa dilacak dari adanya kasus korupsi dana desa yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar. 

"Selain itu juga terjadi peningkatan  OTT oleh KPK yang tahun 2018 mencapai 100 kepala daerah melebihi tahun-tahun sebelumnya," ujar Andi Saputra kepada Harian Terbit, Jumat (28/12/2018). 

Andi menuturkan, peningkatan kasus korupsi di tahun 2018 juga ditambah dengan data persepsi publik.KPK telah menerima 3.811 aduan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi, sejak 1 Januari 2018 hingga 31 Agustus 2018. 

"Dari 3.811 laporan tersebut, sebanyak 968 laporan telah selesai ditelaah.Artinya, KPK telah menerima laporan masyarakat yang begitu signifikan besarnya sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi," jelasnya.

Dengan mengacu data-data tersebut, sambung Andi, maka publik mampu memprediksi pada tahun 2019 adanya trend peningkatan –kasus kasus korupsi yang lebih besar dibanding 2018. Karena dari laporan KPK saja sudah dapat prediksikan laporan-laporan tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan tentunya dengan tersangkanya. Apalagi 2019 merupakan tahun politik yang biasanya perputaran uang di daerah dan pusat sangat tinggi.

"Selepas pemilu biasanya KPK akan menemukan banyak kasus yang sebelumnya sudah masuk pada tahap penuntutan," ungkapnya.

Sementara itu Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto memgatakan, banyaknya kasus korupsi di tahun 2018 harusnya menjadi ajang evaluasi bagi para penegak hukum, baik Kejari, Kejati, Kepolisian, BPK dan KPK. Membangun sinergitas dalam memberantas korupsi harus sejalan dengan komitmen menyelamatkan uang negara dari para rampok yang terselubung dibalik jabatan dan kekuasaan yang melekat.

Koordinator LPI Tipikor, Aidil Fitri mengatakan, di tahun 2019 akan banyak kasus lama yang belum tuntas ditangani KPK, seperti Century, BLBI, Hambalang, dan lainnya. Selain itu banyak lagi kasus korupsi lainnya yang bakal mangkrak yamg ditangani oleh Kejaksaan Agung dan kepolisian seperti Pelindo, Bank Mandiri, dan kasus lainnya.

Kasus Century

Sementara itu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, selama ini MAKI selalu konsen untuk melaporkan kasus dugaan korupsi ke KPK dan Kejaksaan.Pada tahun 2018 MAKI konsentrasi pada program pengungkapan, pembongkaran dan pengawalan  dugaan KKN sektor Jasa Keuangan.

MAKI juga melakukan praperadilan atas berhentinya penanganan perkara korupsi Bank Century oleh KPK dan puncaknya dimenangkannya gugatan praperadilan ketika melawan KPK oleh Hakim Effendi Muhtar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

MAKI juga melaporkan atas dugaan korupsi di BUMN Danareksa kepada Kejaksaan Agung. Dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp500 Milyar ini telah ditetapkan 3 orang tersangka.MAKI juga melakukan pengawalan dan praperadilan atas kasus dugaan korupsi kredit macet Bank Mandiri Surakarta dengan debitur PT Central Steel Indonesia dengan kerugian negara sekitar Rp500 Milyar.

MAKI juga melakukan pengawalan perkara korupsi kredit macet di Bank Mandiri dengan Debitur PT Tirta Amrta Botling dengan kerugian sekitar Rp1,2 trilyun . Melakukan pelaporan di Kejaksaan Agung atas dugaan penyimpangan pemberian kredit di Bank Syariah Mandiri namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya oleh Kejagung;

MAKI melakukan advokasi dan perlawanan terhadap OJK yang tidak mampu memberikan solusi atas sengkarut di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra. Oknum OJK telah melakukan kesalahan saran untuk membeli Saham SUGI dan skema pembentukan Pengelola Statuter di AJB Bumiputra yang ternyata membuat AJB Bumiputra semakin sakit yang akhirnya OJK kembali kepada formula awal pembentukan Direksi serta membubarkan Pengelola Statuter:

"Melakukan pelaporan atas dugaan KKN di BUMN Jiwasraya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada bulan Oktober 2018 dan laporan ini telah ditindaklanjuti oleh Kejati DKI dalam bentuk Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)," paparnya.

Untuk tahun 2019, katanya, tingkat korupsi meningkat karena berbarengan dengan tajuk politik. Banyak pejabat negara, dari kepala daerah, menteri, anggota dewan yang akan berurusan dengan KPK. Mereka harus terjerat korupsi karena setoran kepada atasannya.